Paradoks Reformasi
Haedar mengatakan, Muhammadiyah mengapresiasi reformasi, di mana saat itu inti reformasi sebenarnya adalah soal peninjaua masa jabatan presiden. “Karena memang problemnya selama Orba adalah penyalahgunaan kekuasaan,” kata dia.
Tapi kemudian yang terjadi, ternyata reformasi perubahannya ke mana-mana. Bahkan hal yang fundamental diubah. “Misalnya pada saat yang sama, reformasi hasilkan Mahkamah Konstitusi yang 9 orang tapi menentukan semuanya. Ini paradoks bagi Muhammadiyah,” ujarnya.
Paradoks kedua, lanjut dia, ketika semuanya takut pada Presiden yang kuat karena merasa dipilih oleh rakyat secara langsung. “Dan tidak ada yang mengontrol karena tidak ada MPR. Seharusnya DPR dapat mengontrol, tapi nyatanya karena ada koalisi, lalu oligarki, dan akhirnya tidak bisa juga,” tegas dia.
Saat ini perjalanan reformasi sudah jauh, sudah banyak yang menikmati. Makanya perlu proses lama untuk mewujudkan perubahan fundamental. Tapi gagasan ini, kata Haedar, harus diupayakan terus.
Sedangkan terkait MPR, lalu DPR juga dari perseorangan selain parpol, utusan daerah dari unsur raja dan sultan serta masyarakat adat serta utusan golongan ormas dan profesi, Haedar meminta hal itu bisa saja diperjuangkan, sebagai sebuah proposal penyempurnaan dan penguatan sistem.
“Saya kira suarakan saja perubahan ini. Asalkan dilakukan sebaik mungkin dan yang penting MPR harus menjadi representatif sebagai penjelmaan rakyat, seluruh elemen. Tentu saja nanti teknis nomenklaturnya saja yang perlu disesuaikan dan diperbaiki,” kata dia.
Baca sambungan di halaman 3: Maksud Kedatangan Ketua DPD
