PWMU.CO – Pernyataan kaum perempuan harus membangun kekuatan politik kebangsaan mengemuka dalam Kelas Politik Perempuan yang diselenggarakan oleh PWM Jatim di UMM, Jumat (29/9/2023).
Adalah Prof R. Siti Zuhro MA PhD yang menyampaikannya saat membawakan materi Visi Misi Kepemimpinan Perempuan di acara yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jatim, Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) Jatim dan Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Materi ini disampaikan oleh (Jumat, 29/9/2023).
Mengawali materinya, Prof Zuhro, sapaannya, menyampaikan perempuan politisi harus cerdas, harus berintegritas. “Ibu-Ibu Persyarikatan yang menjadi caleg harus cerdas. Jangan cengeng. Harus rasional, dan punya empati. Harus asertif, memahami persoalan umat dengan baik,” katanya.
“Selain itu, Ibu sebagai caleg harus memahami dapil dengan baik. Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, dan 74.000 desa. Jangan sampai Ibu sebagai politisi tidak mengetahui hal ini, sebab ini adalah pengetahuan mendasar,” lanjutnya.
Menurut Prof Zuhro dari Pusat Riset Politik BRIN, kehadiran perempuan dalam politik dan perannya dalam misi kebangsaan sangat penting di tengah munculnya arus politik yang hendak merusak persatuan dalam berbangsa dan bernegara.
Apalagi, lanjut dia, dengan jumlah penduduk perempuan 49,5 persen, maka peran perempuan dalam politik tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan jumlahnya yang besar, perempuan adalah aset negara, harus dianggap sederajat, tidak boleh dilecehkan oleh siapa pun.
“Sayangnya, tafsir tekstual agama dan budaya yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia umumnya kurang kondusif terhadap penguatan peran perempuan di ranah publik atau politik,” kata dia.
Menurut dia, perempuan berpolitik itu adalah untuk mewujudkan Indonesia yang baldatun tayyibatun warabhun ghafur. Karenanya, kaum perempuan harus membangun kekuatan politik kebangsaan sebagai ekspresi keberpihakannya pada kepentingan umat dan bangsa.
Baca sambungan di halaman 2: Terbuka Kesempatan Perempuan Berpolitik
