PWMU.CO – UU penangkapan ikan terukur yang ditetapkan oleh pemerintah membuat nelayan semakin susah dan tersudut.
Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr H Anwar Abbas MM MAg pada Diskusi Forum Nelayan Kapling Laut: Nasib Nelayan Diombang-ambing Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Sabtu (13/1/2023).
Diskusi tersebut digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Aula Lantai 3 Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Di Tiro No 23 Yogyakarta.
Menyampaikan sambutan secara online, Buya Anwar -sapaan akrabnya- mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar MPM ini.
“Kita memang konsen mendampingi masyarakat termarginalkan, yang mestinya ini secara konstitusional adalah tugas negara. Karena berdasarkan amandemen, negara punya tugas mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya. Tapi secara nyata dan data, hanya masyakarat kelas atas yang sejahtera,” katanya.
Menurut Buya Anwar, negara seharusnya hadir untuk mengatur perekonomian dan bisnis. Tapi pada kenyataannya mereka lebih berpihak pada kapitalis dari pada rakyat.
“Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu bias. Saya memperhatikan ini, ketika dialog dengan George Soros (salah satu seorang investor). Dia mengatakan, Indonesia bisa bangkit dari krisis, seandainya bisa menegakkan hukum sebaik-baiknya,” jelasnya.
Investor Rakus dan Tamak
Buya Anwar mengatakan, tapi ternyata investor di Indonesia itu rakus dan tamak. Mereka baru mau berinvestasi kalau undang-undang dibuat sesuai selera mereka. Kalau sudah sesuai mereka, baru berbondong-bondong berinvestasi di Indonesia.
“Saya menyampaikan ini bukan tidak berdasar. Hal tersebut bisa diakses di Youtube. George Soros itu tidak disukai orang Malaysia, Thailand dan Indonesia, karena telah merusak tatanan kehidupan. Tapi dia mengatakan, saya sesungguhnya hadir di Malaysia, Thailand dan Indonesia untuk mencari uang dan saya tidak peduli dengan kondisi negara itu,” kata Buya menerjemahkan ucapan George Soros.
Menurut Buya, anggota DPR itu ketika mencalonkan diri mengemis-ngemis supaya dipilih. Lalu ketika dipilih mereka lupa, bahkan lebih mementingkan kepentingan partai dari pada kepentingan rakyat. Selain itu juga mereka meminta-minta pada kapitalisme tersebut.
“Sekarang ada UU yang dibuat terkait dengan penangkapan ikan terukur. Saya baca secara sekilas isi atau konten bagus, tapi kalau diimplementasikan jadi tidak bagus karena mentaliti para pejabat kita bermasalah. Maka dalam pandangan saya, UU ini tidak akan menimbulkan kemaslahatan, justru akan membuat kehidupan nelayan semakin susah dan tersudut,” tegasnya.
Oleh karena itu, MPM menyelenggarakan diskusi dan seminar ini dia mengaku memberikan apresiasi. “Apalagi diskusi ini mengundang Bu Susi (Mantan Menteri Kelautan). Karena saya pernah mengkritik menteri yang menggantikan beliau yang merestui ekspor benih,” ucapnya.
Muhammadiyah Harus Melakukan Kontrol
Menurut Buya Anwar, para pejabat saat ini tidak punya afirmatif action. Memang mereka selalu mengatakan komitmen terhadap UMKM. Tapi nyatanya dana yang dikucurkan hanya beberapa persen.
“Kita jangan membiarkan pemerintah berjalan sesuai keinginan dan kemauan mereka. Kita harus kontrol. Muhammadiyah tidak boleh berhenti melakukan kritik. Tapi juga harus jentelmen. Kalau benar kita dukung, sebaliknya kalau tidak benar, kita harus bersuara dan bertindak,” ajaknya.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, saat ini orang lebih senang memilih jalan untuk dipuji-puji karena mendukung program pemerintah. Padahal program tersebut ada yang baik, ada juga yang buruk.
“Tugas kita mendukung yang baik meluruskan yang salah. Saya berharap, kegiatan ini bisa merumuskan konsep yang bagus dan akan kita sampaikan ke pemerintah, ke DPR, dan lain-lain. Saya akan mendampingi,” pungkasnya. (*)
Penulis Nely Izzatul
