PWMU.CO – Dirjen PHU Kemenag Prof Hilman Latief MA PhD mengapresiasi Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Aula Mas Mansyur, Gedung Muhammadiyah Jawa Timur, Sabtu (2/12/2023).
Pagi itu, Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Prof Hilman dengan moderator Dr Ir H Jamaaludin MT mendapat kesempatan menjadi narasumber Seminar Problematika Haji 1445 Hijriah. Dia membahas kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H di depan sekitar 135 peserta terdiri dari LPHU dan KBIHU Muhammadiyah se-Jawa Timur
Di awal pemaparannya, kepada Ketua LPHU PWM Jawa Timur Dr H Sam’un Mag, Prof Hilman menyampaikan, “Saya senang Pak Ketua, pertemuan LPHU yang diselenggarakan oleh provinsi, baru diselenggarakan oleh Jawa Timur.” Para peserta spontan bertepuk tangan meriah mendengar alumnus Utrecht University, Belanda itu.
Belum selesai mengapresiasi, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di bidang Studi Islam ini melanjutkan, “Memang Jawa Timur ini selalu terdepan! Saya juga heran sih. Yang lain belum berpikir, ini sudah dilaksanakan. Atau yang lain baru berencana, ini sudah terselenggara. Ini satu hal yang baik.”
Setelah menyampaikan apresiasinya, Prof Hilman berpesan kepada panitia penyelenggara, “Mohon nanti panitia bisa mengangkat secara spesifik dalam peguatan tata kelola haji dan umrah di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah.”
Kuota Haji 1445 Hijriah
Terkait kebijakan penyelenggara haji dan umrah 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang Insyaallah terselenggara di musim depan, kata Prof Hilman, tentu banyak persiapan yang harus dilakukan. Pertama, tentang kuota. “Insyaallah 6 Juli, setelah selesai puncak haji, pada nafar tsani, saya mendampingi Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah menyampaikan beberapa hal,” kenang alumnus Western Michigan University, Amerika itu.
Saat itu, sambung Prof Hilman, mereka menyampaikan keberatan atas beberapa layanan yang dianggap tidak optimal dari vendor di Saudi yang sudah berkontrak. “Kemarin sudah berubah bentuk menjadi syirkah. Harapannya menjadi lebih profesional, tertata, dan transparan. Dulu waktu berupa yayasan, keuangan tidak terlalu terbuka. Setelah menjadi holding company harus jadi lebih terbuka,” ungkapnya.
Namun dalam prosesnya, Kata Prof Hilman, ada beberapa peristiwa yang mereka hadapi. Inilah yang disampaikan langsung sang Menteri Agama RI.
“Setelah itu, kita dapat info kuota haji 1445 Hijriah itu 221 ribu orang secara resmi. Hasil kunjungan Bapak Presiden RI Ir Joko Widodo bertemu yang mulia Pangeran Salman, alhamdulillah mendapat tambahan kuota 20 ribu jamaah. Tahun depan insyaallah kita memberangkatkan 241 ribu jamaah,” terangnya. (*)
Penulis Sayyidah Nuriyah Editor Mohammad Nurfatoni
