PWMU.CO – Pinjaman online (pinjol) memakan rakyat menjadi korban dalam ekonomi digital disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 3 Prof Dr H Mohammad Mahfud MD. Dia menjawab pertanyaan dari segmen pertama dengan tema ekonomi kerakyatan digital saat melaksanakan acara Debat Calon Wakil Presiden yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jajarta, Sabtu (22/12/2023) malam.
Dalam menanggapi pertanyaan yang diundi oleh Adhitya Wardono, mengenai kebijakan pasangan calon (paslon) dalam mengatasi pembukaan pasar yang lebih luas namun merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital.
Mahfud menjawab, kebijakan data digital telah dimiliki dari undang-undang yang baru diresmikan yaitu UU PDP dan UU ITE. Menurut dia ekonomi digital tidak bisa dihindari oleh siapapun. Oleh sebab itu masyarakat tidak dapat menolaknya, namun disisi lain perlu berhati-hati karena dalam perkembangan digital menyebabkan terjadinya distrupsi luar biasa dalam perkembangnya.
Ia pun menceritakan ketika menangani kasus pinjol yang memakan rakyat menjadi korban dalam kegiatan ekonomi digital, Mahfud mengatakan crypto dan pinjol begitu problematik, karena hukumnya dibuat perdata melalui gadget.
“Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian yes, bunganya sekian yes kalau tidak bayar yes, itu perdata dan itu banyak yang menjadi korban, banyak yang sampai bunuh diri,” ujarnya.
Mahfud menambahkan ada seorang guru dari semarang yang menjadi korban atas pinjaman online tersebut. “Ada seorang dari Semarang, seorang guru, meminjam hanya 500 ribu kemudian utangnya jadi 240 juta karena selalu bertambah bunganya kemudian ada yang sampai bunuh diri dalam hal pinjol ini,” imbuhnya.
Ia menambahkan ketika dirinya menyampaikan kasus tersebut kepada Polri hal itu tidak dapat ditangani karena bentuk hukumnya adalah perdata, Mahfud juga menyampaikan bahwa hal itu tidak dapat ditangani oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) karena pinjol tersebut ilegal dan tidak terdaftar, sehingga OJK tidak mampu menanganinya.
Mahfud pun mengundang para pelaku tersebut untuk mengiuti rapat bersama gabungan di Menkopolhukam, “kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga,” ungkapnya.
Tanggapan Muhaimin dan Gibran
Sementara calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyatakan perlu tindak lanjut yang lebih komprehensif. Selain mendukung pemberantasan pinjaman online dan judi online yang masih merajalela, Muhaimin menekankan perlunya campur tangan pemerintah dalam meningkatkan literasi digital bagi UMKM. Dia juga menyoroti pentingnya dukungan pemasaran untuk memastikan keberlangsungan UMKM di tengah persaingan yang ketat.
“Di sisi yang lain kita juga membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat kita masih sangat rendah,” ucapnya.
Kemudian calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan, menegenai pentingnya kehati-hatian terhadap masalah pencurian data selain dari pinjol dan judi online.
Gibran juga menekankan perlunya penguatan dalam bidang cyber security dan cyber defense, yang sudah diimplementasikan di Solo melalui Solo Techno Park yang memiliki sekolah cyber security. Selain itu, ia menekankan regulasi untuk e-commerce agar dapat mematuhi aturan yang ada dan mencegah praktik-praktik seperti shadow banning dan price dumping yang dapat merugikan UMKM.
Gibran juga menggarisbawahi perlunya melindungi UMKM dari dampak negatif barang-barang cross-border serta menegaskan pentingnya literasi keuangan dan digital.
“Karena tadi, Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital. Ke depan, yang kita siapkan harus ada penguatan SDM; penguatan manusia-manusia digitalnya. Oleh karena itu, kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi,” ujarnya.
Menaggapi hal itu, Mahfud menegaskan usulan dari Muhaimin dan Gibran telah diimplementasikan dengan pembentukan di visi-misi pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Ia juga mengakui pentingnya infrastruktur fisik, regulasi, dan digitalisasi perlu dibangun secara merata dan aman ke depan.
Ia juga menekankan bahwa kepentingan infrastruktur digitalisasi itu penting untuk masa yang akan datang. “Sama terkait dengan itu, sudah ada juga cyber security. Bahkan, saya sendiri yang memimpin rapat di Menkopolhukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan petugas ini, agar cybersecurity ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan,” tutupnya. (*)
Penulis Ario Khairul Habib Editor Mohammad Nurfatoni