PWMU.CO – Investasi butuh kepastian hukum disampaikan oleh calon wakil presiden Dr Drs H Abdul Muhaimin Iskandar MSi. Hal itu dia sampaikan saat acara Debat Calon Wakil Presiden yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jajarta, Sabtu (22/12/2023) malam.
Dengan tema Investasi, pertanyaan yang diundi oleh Prof Dr Fauzan Ali Rasyid MSi itu menyasar strategi paslon dalam meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas.
Muhaimin menjawab, investasi tidak akan masuk ke Tanah Air jika kita tidak membangun trust atau kepercayaan baik internasional maupun dalam negeri.
“Dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita,” jelasnya.
Di sisi lain, nyatanya investasi juga masih sangat tertutup dan tidak hanya berkonsentrasi pada investasi yang menumpuk pada sektor tertentu.
“Investasi yang transparan juga akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI itu juga menekankan agar nantinya dapat menguatkan kapasitas dan kualitas produksi dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Agar investasi bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil,” katanya.
Kepastian hukum menjadi kunci penting yang di dalamnya terdapat jaminan bahwa investasi tidak akan disalah gunakan atau tidak menjadi beban baru.
“Kredibilitas, pemerintah, hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman,” tuturnya.
Tanggapan Gibran
Menurut calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, PR kita ke depan adalah bagaimana bisa menurunkan indeks ICOR.
“Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5 persen sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust dari para calon investor,” terang Gibran.
Wali Kota Solo itu juga ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun.
“Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas,” lanjutnya.
Perlu adanya pendampingan kepada UMKM mulai dari packaging, branding, marketing, permodalan hingga bisa mendapatkan offtaker.
Tanggapan Mahfud
Mahfud mengatakan investasi sangat sulit karena adanya prosedur yang bertele-tele.
“Ada konflik of interest, di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus dapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A, itu laporan yang masuk ke saya,” imbuhnya.
Calon wakil presiden nomor urut 3 itu menjelaskan investasi yang seharusnya untuk rakyat ternyata disalahgunakan.
“Minta izin misalnya untuk UMKM perlu 24 meja pak. Pertanyaan saya, instrument hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua,” terangnya Mahfud.
Tanggapan Balik Muhaimin
Muhaimin menyetujui pernyataan Gibran tentang perlunya membantu permodalan dan kapasitas produksi demi meyakinkan para investor.
“Ada pra-syarat mutlak yang disiapkan pemerintah,” ucapnya.
Menanggapi pertanyaan Mahfud, Muhaimin menjawab bahwa Indonesia punya Undang-undang Omnibus Law.
“Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi,” jawab Muhaimin.
Menurut Muhaimin, pemerintah terlampau lampat dalam mengimplementasikan itu semua.
“Harus kita slepet supaya lebih ecpet lagi menyediakan sarana pra-sarana bagi pecepatan izin,” ungkapnya.
Berbelitnya izin tersebut yang menjadi faktor utama atas hilangnya kepercayaan.
“Saya setuju logistik menjadi salah satu kunci pentingnya, logistic yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya angkut barang sehingga investasi mudah,” jelasnya. (*)
Penulis Bocca Della Verita Editor Mohammad Nurfatoni