Muhammadiyah Bukan Parpol
Tentu timbul pertanyaan, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, Muhammadiyah tidak berpartai politik. Betul, Muhammadiyah sudah menetapkan diri sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi hal itu tidak berarti Muhammadiyah antipolitik, tidak.
Muhammadiyah tetap harus berpolitik, seperti KH Ahmad Dahlan sendiri, KH Fachruddin, Ki Bagus Hadikusumo, KH Abdul Kahar Mudzakir, KH Fakih Usman, dan lain-lain.
Caranya bagaimana? Pertama, orang Muhammadiyah khususnya ketuanya, harus bisa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh politik siapapun, lebih-lebih yang pikiran/visinya sama atau sejalan dengan Muhammadiyah. Sampaikan berbagai saran dan masukan tentang bagaimana menata dan mengatur negeri dan masyarakat ini.
Dengan tidak berpartai politik, maka tokoh Muhammadiyah lebih-lebih ketuanya bebas berkomunikasi dengan pimpinan partai politik manapun. Tidak ada sekat yang membatasi. Yang penting, pimpinan Muhammadiyah mempersiapkan bahan-bahan (konsep undang-undang dan peraturan-peraturan) yang akan disampaikan atau dikomunikasikan dengan tokoh-tokoh politik dan lembaga-lembaga politik seperti DPR baik pusat maupun daerah.
Kalau perlu untuk mempersiapkan konsep undang-undang atau peraturan-peraturan daerah itu, pimpinan Muhammadiyah terlebih dahulu meminta masukan dari ahlinya seperti dari ulama Tarjih, dari dosen-dosen ilmu politik, dosen-dosen ilmu hukum, khususnya dosen dari Universitas Muhammadiyah. Setelah konsep tersusun lalu disampaikan kepada tokoh-tokoh politik dan lembaga-lembaga politik. Soal berhasil atau tidak itu urusan lain.
Baca sambungan di halaman 3: Dukung Kader yang Berbakat Politik
