Demokrasi Bermartabat
Kedua, kata Prof Mu’ti, Muhammadiyah berkepentingan bagaimana agar tidak sekadar proses changing of power atau changing leadership. “Tidak sekadar pergantian kekuasaan atau pergantian kepemimpinan tapi menunjukkan proses demokrasi yang bermartabat!” tuturnya.
Dia ingat pernyataan awal tahun Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nasir MSi yang disampaikan di hadapan para pimpinan media nasional. “Betapa demokrasi itu haruslah menjadi bagian dari keadaban bangsa dan harus berlangsung dengan martabat yang tinggi. Ini tentu demokrasi yang meniscayakan adanya etik dan etika selain memang konstitusi dan peraturan yang melekat dengannya,” ungkapnya.
Persoalan etik dan etika berdemokrasi itu, kata Prof Mu’ti, meniscayakan bagaimana proses-proses itu senantiasa mengedepankan moralitas dan keluhuran budi. “Tentu menggambarkan betapa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berkeadaban tinggi demi mencapai kekuasaan dan kemenangan,” imbuhnya.
Dia mengingatkan, tentu tidak seharusnya melakukan segala macam cara termasuk misalnya dengan cara-cara yang melanggar konstitusi. “Inilah kenapa kemudian kita perlu mengangkat tema ini sebagai bagian dari perhatian Muhammadiyah terhadap masa depan Indonesia,” ujarnya.
Prof Mu’ti akhirnya menyampaikan, pengajian ini juga membahas tentang bagaimana sikap dan pandangan PP Muhammadiyah dalam kaitannya dengan pilihan presiden dan pemilu legislatif sebagai bagian dari Muhammadiyah terlibat dan berpartisipasi dalam proses itu. “Mungkin nanti Pak Agung Danarto akan membahas lebih lanjut,” ujarnya. (*)
Penulis Nely Izzatul dan Sayyidah Nuriyah Editor Mohammad Nurfatoni
