PWMU.CO – Muhammadiyah jangan sampai mendukung seseorang atau sekelompok orang karena ada reward (imbalan) yang didapat. Hal itu diingatkan Dekan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Phillip J. Vermonte PhD.
Dia menekankan, dalam konteks demokrasi, hal paling penting yang menjadi penopang yaitu trust(kepercayaan).
Dia sepakat dengan Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti MEdbahwa banyak lembaga yang menyebutkan, terjadi tren global demokrasi mundur.
“Ada tantangan-tantangan populisme, kecenderungan-kecenderungan otoritarianisme di berbagai negara,” ungkapnya.
“Trust ada yang horizontal (antarwarga negara) dan trust vertical (antara warga atau masyarakat sipil dengan penguasa/pemerintah),” terangnya, Jumat (26/1/2024) malam di Pengajian Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bertema ‘Muhammadiyah dan Pemilu 2024’.
Phillip menegaskan, kedua trust ini harus sama dan sebangun. “Kalau trust antarmasyarakatnya baik, trusthorizontalnya baik, itu modalitas utama sebagai modal sosial kapital.”
Secara vertikal, sambungnya, trust hanya terbentuk bila masyarakat mempercayai pemerintahnya. Bahwa pemerintahnya bekerja sungguh-sungguh untuk kemajuan.
Di sisi yang lain, lanjut Phillip, ada kewajiban-kewajiban juga dari sisi masyarakat. Kalau dalam sistem politik, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin.
Dia lantas mengisahkan, di zaman Khalifah Ali Bin Abi Thalib memerintah, ada warga yang nyinyir, “Wahai Khalifah Ali, kenapa di masa Khalifah Ali ini banyak sekali pemberontakan? Masa Khalifah sebelumnya enggak ada.”
Ali Bin Abi Thalib santai menjawab, “Waktu zaman Nabi, beliau memimpin orang seperti saya. Sekarang saya memimpin orang seperti Anda.” Jadi khalifah Ali sebetulnya menyindir balik. Bahwa ada kewajiban-kewajiban dari orang-orang yang dipimpin
Dalam konteks ini, dia sepakat dengan Sekum PP Aisyiyah Tri Hastuti MSi, ada elemen-elemen prosedural yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau penyelenggara pemilu. “Bawaslu, KPU, aparat keamanan, pegawai negeri harus Netral,” imbuhnya.
Baca sambungan di halaman 2: Kerelawanan
