PWMU.CO – Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kemendikbud telah menyusun peta jalan pendidikan vokasi yang memberikan panduan dalam upaya menyelaraskan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). “Saat ini kami melakukan penguatan pada 1.650 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) rintisan di berbagai wilayah di Indonesia yang akan menjadi percontohan (pilot project) dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi SMK lain di sekitarnya,” ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy, Kamis (17/8).
Program revitalisasi yang dilaksanakan SMK percontohan meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan DUDI; inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan abad 21; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; standarisasi sarana dan srasarana utama; pemutakhiran program kerja sama industri; pengelolaan dan penataan lembaga; serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi.
Dalam penguatan kelembagaan, tercatat sebanyak 331 SMK telah ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1). Sebanyak 121 SMK sedang dalam proses penetapan menjadi LSP-P1, dan tercatat ada 129 SMK tengah menjalani full assessment dan witness. Ditargetkan, sampai 2020 nanti, semua SMK telah menerapkan sistem ganda. Penguatan kemitraan SMK dengan DUDI juga terus dilakukan dengan berbagai kerja sama di tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
(Baca: Mendikbud: Guru Jadi Agen Pembentuk Karakter Bangsa dan Ini 3 Tafsir Filosofis “Sepeda Jokowi” Menurut Mendikbud)
Afirmasi perbaikan sarana dan prasarana kejuruan sampai bulan Juli 2017 mencapai sebanyak 216 unit sekolah baru (USB), 6.306 ruang kelas baru (RKB). Kemendikbud juga membantu proses rehabilitasi 2.564 SMK, serta 2.278 ruang praktik.
Penyelarasan kurikulum dengan DUDI dan Standar Kompetensi dan Keahlian Nasional Indonesia (SKKNI) mencapai 89,25 persen. Peningkatan kualitas guru kejuruan agar semakin profesional dan produktif dilakukan dengan program Sertifikasi Keahlian Ganda. Sampai dengan Juli 2017, sebanyak 12.827 guru yang sebelumnya dikategorikan sebagai guru normatif dan adaptif telah mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan di berbagai Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK). Program ini menjadi salah satu upaya penyediaan 90 ribu guru produktif.
Pengembangan SMK bidang prioritas juga mengalami peningkatan. Tercatat sampai akhir Juli 2017, Kemendikbud telah melakukan fasilitasi pembentukan 96 SMK bidang Pariwisata, 85 SMK bidang Kemaritiman, dan 95 SMK bidang Pertanian untuk berperan dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Di bidang kursus dan pelatihan, saat ini terdapat lebih dari 17 ribu lembaga kursus yang mendapatkan lisensi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) di seluruh Indonesia. (*/rou)
