PWMU.CO – Isu terkait Muhammadiyah yang menyatakan siap menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) semakin memanas. Hari ini, Sabtu (27/7/2024) PP Muhammadiyah akan menggelar rapat pleno membahas bagaimana keputusan final terhadap tawaran pemerintah terkait IUP.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Abdul Mu’ti Med menyatakan sikapnya. 22 Juni lalu Muhammadiyah mengadakan Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan di Yogyakarta. Ini seakan memberikan sinyal bagaimana sikap Muhammadiyah dalam menjawab isu tambang dan menghubungkannya dengan tanggung jawab pada lingkungan.
Abdul Mu’ti mengatakan bahwa tidak semua usaha pertambangan dan mereka yang mengelola tambang adalah orang-orang jahat. Banyak juga orang baik yang mengelola dengan sangat baik dan bertanggung jawab.
Terkait bagaimana sikap Muhammadiyah nantinya, Abdul Mu’ti memberitahukan bahwa Muhammadiyah tentu akan memikirkan perkara tersebut secara kritis.
“Kalau dengan menerima tambang Muhammadiyah akan tidak kritis saya kira tidak,” ujarnya.
Abdul Mu’ti juga menerangkan bahwa banyak bantuan yang diterima Muhammadiyah dari pemerintah untuk perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain dalam bentuk fisik atau kebijakan khusus terkait perizinan, karir kader Persyarikatan di lembaga negara dan sebagainya. Itu banyak dilakukan lewat lobby politik dan partai politik.
“Dengan itu semua, toh Muhammadiyah tetap bisa kritis,” tambahnya.
Dia juga berpesan, “Muhammadiyah tetap harus objektif, yang benar kita apresiasi, yang salah kita koreksi. Itulah misi profetik yang dibawa Nabi Muhammad, basyir wa nadzir. Setidaknya itulah makna amar ma’ruf nahi munkar menurut paham saya.”
Kemudian, Abdul Mu’ti memberikan petuah Melayu terkait isu Muhammadiyah dalam kemelut IUP saat ini.
“Muhammadiyah senantiasa melangkah dengan terukur. Ada pepatah Melayu yang sering saya dengar. Suka tak kurang puja, benci tak kurang caci. Insya Allah Muhammadiyah tidak akan seperti itu,” tutupnya. (*)
Editor Wildan Nanda Rahmatullah
