Agenda September Hitam yang diselenggarakan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Avempace UIN Sunan Ampel Surabaya bersama Pimpinan Komisariat IMM Buya Hamka Universitas Airlangga mengangkat tema Membangkitkan Ingatan Sebagai Pijakan Perlawanan. Kegiatan ini berlangsung di Warung Smeleh, Kamis (11/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Dr Aribowo Drs MS hadir sebagai pemateri dan menyampaikan bahwa tidak ada oposisi negara yang konsisten kecuali mahasiswa. Menurutnya, kondisi Indonesia hari ini menunjukkan semakin berkurangnya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi.
“Semua yang dilakukan atau disuarakan masyarakat pada umumnya tak lebih dari sekadar angin lalu. Maka, diperlukan kontrol sosial yang menjadi representasi masyarakat melalui akademisi yang masih memegang idealisme. Mahasiswa,” ujarnya.
Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga itu menegaskan mahasiswa merupakan kontrol paling objektif karena berangkat dari kampus dan kembali ke kampus. Idealisme mahasiswa yang tidak terlibat langsung dalam partai politik menjadikan mereka berbeda dari kelompok lain.
“Idealisme yang tetap dirawat ini pula yang menyebabkan mahasiswa tidak bisa dan tidak akan bisa mendirikan sebuah partai mahasiswa,” jelasnya.
Menurut Aribowo, mahasiswa bukan kelompok yang berkepentingan untuk menggulingkan negara, melainkan pengawal moral yang menyuarakan keresahan masyarakat.
“Ketika pemerintahan jatuh, sikap mahasiswa adalah tidak mengambil bagian dari sistem baru, melainkan kembali ke kampus dan melanjutkan perjuangan mereka masing-masing. Nyawa dari gerakan mahasiswa terletak pada idealisme, mahasiswa adalah aset mahal. Jika idealismenya terbeli, ia tidak akan lagi berharga,” ungkapnya.
Ketua MPID PWM Jawa Timur ini juga membandingkan gerakan mahasiswa 1998 dengan kondisi saat ini. Menurutnya, pada 1998 seluruh elemen mahasiswa bersatu tanpa melihat bendera atau latar jurusan, dan merasa memiliki beban moral untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
Pada 1966, gerakan mahasiswa banyak didominasi oleh mahasiswa dari fakultas kedokteran atau bidang eksakta. Meski berhasil menumbangkan Soekarno dari kursi presiden, gerakan pada masa itu terbatas oleh minimnya sarana komunikasi massa sehingga konsolidasi aksi berjalan lambat dibandingkan dengan era sekarang.
Memasuki 1998, karakter gerakan mahasiswa berubah. Fungsi kontrol negara lebih banyak dijalankan oleh mahasiswa berlatar sosial, seni, dan filsafat. Pemikiran postmodern seperti Jacques Derrida dan Michel Foucault turut memberi warna pada kritik serta perlawanan masyarakat. Krisis moneter yang memperburuk kondisi ekonomi menjadikan 1998 sebagai momentum kemenangan rakyat.
Kini, gerakan mahasiswa tetap menghadapi beragam tantangan. Namun, perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan yang dapat dimanfaatkan untuk lebih efektif dalam mengawal kepentingan masyarakat. Sementara itu, beban akademik yang lebih berat membuat mahasiswa dari jurusan eksakta, seperti kesehatan dan kedokteran, cenderung kurang terlibat dalam gerakan.
Lebih lanjut, ia mengajak peserta untuk menelusuri kembali sejarah peristiwa 1966, 1998, serta berbagai tragedi pelanggaran HAM di masa Reformasi. Menurutnya, aparat seperti polisi dan tentara hanyalah pion yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar.
Aribowo juga menyinggung situasi politik masa kini. Ia menilai Presiden Prabowo memiliki agenda untuk mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru dengan memperkuat kewenangan aparat.
“Hal-hal seperti ini jangan sampai terkecoh,” pesannya.
Sementara itu, ia menyebut Presiden Jokowi sebelumnya lebih banyak memperkuat kepolisian dengan dukungan dana agar loyal terhadap kepentingan oligarki. Bahkan, ia menyoroti organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus.
“Banyak dari mereka malah mendekat ke institusi negara seperti kepolisian,” ujarnya. Kondisi ini, menurutnya, justru memperlemah daya kritis mahasiswa sebagai elemen sipil yang seharusnya paling banyak berperan.
Pada akhir refleksi, ia mendorong mahasiswa untuk terus menjaga idealisme dalam mengawal kepentingan masyarakat. Dalam forum ini hadir pula perwakilan LBH Surabaya, Hamuka dari Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3), dan Rada Anisa SH dari Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik (HPKP) Pimpinan Cabang (PC) IMM Kota Surabaya (*)
0 Tanggapan
Empty Comments