PWMU.CO – Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Juni 2018 mendatang, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang Dr Abdul Haris MA menyampaikan pesan-pesan pentingnya pada warganya.
Di hadapan ratusan warga Muhammadiyah Kota Malang, Haris mewanti-wanti agar mereka tidak menggunakan nama Muhammadiyah untuk mendukung calon tertentu. “Serta tidak mengatasnamakan Muhammadiyah sebagai organisasi untuk urusan pribadi,” ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini sudah memasuki masa kampanye, terhitung sejak 15 Februari hingga 23 Juni mendatang.
Haris menegaskan Muhammadiyah Kota Malang tidak akan membuat deklarasi dukungan. Baik di tingkat ranting, cabang, daerah, hingga organisasi otonom (Ortom).
Muhammadiyah Kota Malang, kata Haris, juga dengan tegas tidak mendukung adanya praktik politik transaksional. “Apalagi adanya NPWP, alias nomer piro wani piro“, ujar Haris.
Terkait money politic Haris mengungkapkan bahwa Muhammadiyah tidak mendukung praktik politik uang tersebut. “Tidak boleh pimpinan ranting, cabang, daerah, hingga ortom dan AUM menerima sumbangan dalam bentuk uang maupun barang dari dana kampanye,” pesan Haris.
Hal ini tak lepas dari usaha untuk menjaga marwah dan nama baik Muhammadiyah. Meski, Haris juga membuka lebar jalan bagi kader Muhammadiyah untuk turut ambil bagian dalam proses pilkada ini.
“Ambil bagiannya ya untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Ini yang dibolehkan,” tutur Haris.
Senada dengan Haris, Sekretaris PDM Kota Malang Drs Maryanto MM menyatakan pesan yang sama. “Jangan sampai akidah luntur gara-gara UUD alias ujung-ujungnya duit,” imbuh Maryanto disambut gelak tawa peserta Kajian Ideopolitor di Hall UPT P2KK UMM, Ahad (18/2).
Melalui kajian Ideopolitor, warga Muhammadiyah dinilai sudah mampu memilih pemimpin yang tepat. “Tinggal bagaimana kita kuatkan potensi. Yang pasti, jangan mengkritik kalau tidak berbuat. Ranting hingga daerah, ortom, maupun AUM, harus bergerak untuk mempersiapkan arah bangsa yang lebih baik,” tutupnya. (Isna)
