Sama Non Muslim Saja Bisa Toleran, Kenapa Mahasiswi Bercadar Kok Dilarang

PWMU.CO-Polemik pelarangan mahasiswi bercadar di kampus yang dipicu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  juga membuat Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) Dr dr Sukadiono angkat bicara. Dia tidak melarang mahasiswi mengenakan cadar karena itu bagian dari keyakinan.

“Pada intinya kami tidak mempersoalkan mahasiswi UMSurabaya bercadar atau tidak,” kata Sukadiono dihubungi di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Jalan Kertomenanggal IV/1 Surabaya, Jumat (9/3/2018).

Baca Juga: Rektor Uhamka Beri Kebebasan Mahasiswi Bercadar atau Tidak

Bendahara PWM Jatim ini mengakui, ada beberapa mahasiswi UMSurabaya yang mengenakan cadar ketika mengikuti perkuliahan. “Ya, ada mahasiswi kami yang bercadar, dan kami tidak mempersoalkan itu. Itu hak mereka,” ungkapnya.

Sukadiono menegaskan, segenap civitas akademika UMSurabaya juga tidak pernah mencurigai mahasiswi bercadar sebagai radikal. “Kami tidak pernah mendiskriminasikan mereka yang bercadar. Kami sangat terbuka soal perbedaan pemahaman keagaman ini,” tegasnya.

Bahkan, kata dia, ada juga mahasiswa yang berasal luar negeri seperti Kamboja, Korea dan Madagaskar yang beragama non Islam kuliah di UMSurabaya dan bisa diterima dengan baik.

“Dengan yang berbeda keyakinan saja kami toleran, apalagi dengan yang seiman. Asalkan mereka tidak memaksakan keyakinannya itu kepada civitas akademika lainnya, pihak kampus akan sangat terbuka,” terangnya.

Sukadiono dengan tegas menolak pandangan bahwa mahasiswi bercadar identik dengan radikal atau ekstrem. “Tidak ada kaitannya bercadar dengan radikalisme, terorisme atau lainnya,” tandasnya.

Perdebatan cadar mencuat setelah Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, melarang mahasiswi bercadar dengan alasan mencegah radikalisme. Dia mengatakan peningkatan jumlah mahasiswi bercadar  di kampusnya yang menjadi puluhan menunjukkan gejala peningkatan radikalisme. Rektor Yudian mengancam mahasiswa yang tetap bercadar bakal dikeluarkan.

Menristek Dikti Mohammad Nasir meminta larangan bercadar itu ditinjau ulang sebab termasuk diskriminasi hak warga negara. Menurut dia, tidak ada kaitan antara radikalisme dengan cadar. (Aan)