PWMU.CO – Dalam beberapa waktu terakhir, nama Muhammadiyah “tercantum” dalam broadcast WhatsApp tentang “Deklarasi #2019GantiPresiden Jatim”. Muhammadiyah Jawa Timur dicantumkan pada nomor 4 sebagai organisasi yang siap bergabung dalam acara yang akan diselenggarakan pada Ahad, 26 Agustus 2018.
Padahal Muhammadiyah Jatim menyatakan tidak terlibat dalam acara yang dijadwalkan bertempat di Tugu Pahlawan ini. “Terkait berita yang viral seperti di atas, kami mengklarifikasi bahwa Muhammadiyah Jatim tidak ikut-ikutan atau ambil bagian dalam kegiatan tersebut,” demikian klarifikasi yang disampaikan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, DR Biyanto, (4/8).
Meski demikian, tambah Biyanto, Muhammadiyah tetap menghargai perbedaan pendapat berbagai elemen bangsa. Muhammadiyah juga tidak mungkin melarang segala bentuk ekspresi atau pendapat sebagian kalangan yang menyuarakan pergantian kepemimpinan nasional. “Yang penting, semua itu harus ditempuh melalui cara-cara konstitusional,” lanjut dosen pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya itu.
Terkait dengan pergantian kepemimpinan nasional atau tidak, diganti atau tidak, Muhammadiyah tetap tunduk pada konstitusi yang diatur dalam Republik ini. “Biarlah rakyat yang menentukan soal ganti presiden atau tidak pada pemilu 2019 nanti,” tegas Biyanto.
“Karakter Muhammadiyah adalah sebagai organisasi dakwah, bukan politik. Sejarah panjang Muhammadiyah juga sudah membuktikan bahwa organisasi ini lebih mementingkan gerakan amal,” lanjut Biyanto tentang karakter gerakan Muhammadiyah.
Lebih daripada itu, lanjut Biyanto, Muhammadiyah berusaha untuk menjauhi gerakan mobilisasi massa. Dalam berpolitik, Muhammadiyah menekankan pentingnya politik nilai (adiluhung) dan tetap dalam bingkai konstitusi.
Sebagaimana yang viral di media sosial, tersebar berita akan diadakan Deklarasi #2019GantiPresiden Jatim. Diselenggarakan pada Ahad, 26 Agustus 2018, pukul 08.00 -11.30 wib di Tugu Pahlawan, diantara tokoh yang hadir adalah Neno Warisman, Mardani Ali Sera, Sang Alang, dan Ahmad Dhani Prasetya. Kemudian nama Muhammadiyah dicantumkan sebagai ormas yang siap bergabung. Padahal kenyataannya tidak.
Demikian klarifikasi ini, semoga menjadi maklum adanya. (abqaraya)
