SULI DAIM
PWMU.CO – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Suli Daim MM menyoroti kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim yang masih belum terstandar dengan keahlian khusus sehingga kalah bersaing ketika memasuki dunia kerja. Bahkan mereka sulit untuk diterima kerja.
“SMK di Jatim itu jumlahnya 1.996 dengan jumlah lulusan 220.958 orang. Dari total lulusan tersebut, hanya 64,11 persen saja yang siap kerja di industri. Sisanya masih banyak yang menganggur,” kata Suli saat dihubungi, Selasa (7/8/2018).
Menurut Cak Suli, kondisi itu menunjukan masih banyak lulusan SMK di Jatim yang belum terstandar dengan keahlian khusus. “Saat ini total tenaga kerja terampil di Jatim, baik dari lulusan SMK, SMK Mini, BLK, dan Politeknik, hanya sebanyak 2345.088 orang. Untuk itu komposisi pendidikan vokasional 70 persen SMK dan 30 persen SMA tuntas,” katanya.
Padahal, lanjut dia, lowongan kerja yang tersedia di Jatim mencapai 390 ribu hingga 400 ribu. Baru bisa dipenuhi 234 ribu saja. “Kita masih kekurangan tenaga terampil sekitar 100 ribu lebih,” ungkapnya.
Politisi PAN ini menegaskan, Pemprov Jatim tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk meningkatkan standar kualitas SMK. Programnya pembangunan inkubator-inkubator pelatihan.
“Inkubator ini dibutuhkan untuk membuka dan menyerap tenaga kerja di bidang industri, dan untuk mewadahi siswa SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi,” paparnya.
Ia menambahkan, desain revitalisasi SMK yang telah dibuat oleh Pemprov Jatim di antaranya melalui link and match dengan industri, program filial dengan perguruan tinggi, pembentukan SMK BLUD dan double track ekstrakurikuler vokasi di SMA dan MA. Selain itu, ada pula SMK berbasis kluster yang fokus untuk mengelompokkan vokasional tertentu.
“Semoga peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi ini bisa memenuhi lowongan tenaga kerja sehingga bisa menurunkan angka pengangguran di Jatim. Selain itu, terpenuhinya tenaga kerja terampil lewat pendidikan vokasi. Hal itu agar Jatim terhindar dari middle income trap,” tandasnya. (Aan)
