Fenomena Politik Indonesia Kontemporer: Maju Tak Gentar Mbujuki Yang Bayar

156
Pasang Iklan Murah
Awang Dharmawan (baju kotak-kotak) sedang memberikan materi. (Aan/PWMU.CO)

PWMU.CO – Dosen Komunikasi dan Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Awang Dharmawan mengatakan money politics marak terjadi di masyarakat Indonesia lantaran adanya supplay dan demand seperti layaknya sebuah transaksi bisnis.

iklan

Awang mengungkapkan hal itu dalam diskusi politik yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur di Gedung Muhammadiyah Jatim, Jalan Kertomenanggal IV/1 Surabaya, Jumat (21/12/18).

Menurut Awang, ketika Indonesia sudah memilih jalur pemilihan langsung sebagai salah satu media untuk mencari sosok pemimpin, maka sistem demokrasi adalah alatnya.

Dikatakan, ada tiga tahapan perkembangan demokrasi di hampir semua negara. Tahapan pertama adalah berakhirnya sebuah rezim otoriter. “Indonesia sudah mengalami masa ini pada tahun 1998, yang mana itu ditandai dengan adanya reformasi,” paparnya.

Pria asal Bangkalan, Madura, itu melanjutkan, tahap kedua adalah dibangunnya rezim demokrasi yang ditandai dengan pembentukan lembaga negara independen. Seperti dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia KPI maupun lainnya. “Nah, Indonesia sekarang ini masih berada di level dua ini,” terangnya.

Sementara tahap ketiga adalah terbentuknya budaya demokrasi. Awang mengungkapkan, Amerika Serikat membutuhkan waktu sekitar 200 tahun untuk bisa membangun budaya demokrasinya.

“Hari ini kita punya masalah besar di budaya demokrasi. Bahkan, Indonesia sedang berada di titik nadir atau sedang mengalami kerusakan hampir sempurna dalam perjalanan membangun demokrasinya,” urainya.

Ia menyebutkan, salah satu pemicunya adalah ketika pemerintah telah “berselingkuh” dengan swasta atau pemilik modal demi melanggengkan sebuah kekuasaan dan kepentingan-kepentingannya.

Pemicu lainnya, sebut dia, adalah maraknya money politics yang itu mengotori perkembangan budaya demokrasi di Indonesia. “Money politics dalam sistem demokrasi di Indonesia ini sudah ibarat transaksi bisnis. Ketika ada supplay, ya berujung adanya demand,” urainya.

Padahal, ketika ada seorang politisi bermain money politics, maka sejatinya yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. “Tidak akan mungkin lahir politisi bersih, berintegeritan dan peduli pada keprntingan rakyat jika masih berkembang money politics,” tegasnya.

Lebih lanjut Awang memaparkan sebuah fenomena politik yang cukup menarik dan kini sedang berkembang di masyarakat Indonesia.

“Sekarang ini ada fenomena maju tak gentar mbujuki (menipu) yang bayar. Kalau dulu kan maju tak gentar membela yang bayar. Fenomena itu membuat seorang politisi tidak cukup hanya modal uang banyak agar bisa terpilih. Sebab sebagian besar calon melakukan money politics dan akhirnya pemilih menerima semua. Tapi tidak pasti memilih siapa,” tuturnya.

Di akhir paparannya, Awang menyarankan agar Aisyiyah menjadi kelompok penekan yang bisa menjadi alat kontrol politik untuk perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

“Salah satunya ya melalui gerakan literasi politik seperti saat ini. Aisyiyah harus sering membuat diskusi penyadaran politik seperti ini,” tandasnya. (Aan)