PWMU.CO – Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) PP Muhammadiyah yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), siang ini (24/5), menghadirkan Bupati Bojonegoro Suyoto MSi. Dalam kesempatan itu, Kang Yoto begitu dia dipanggil, memaparkan tentang pemerintah daerah (Pemda) dan pembangunan nasional dalam perspektif good governance.
(Baca: Indonesia Berkemajuan Terwujud Jika Keadilan Ditegakkan di Segala Bidang dan Muhammadiyah Mampu Wujudkan Islam Rahmatan Lil ‘Alamiin)
Menurut Kang Yoto, tantangan terbesar pembangunan bangsa Indonesia saat ini, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, adalah persoalan kemiskinan. Masalah klasik lainnya, kata Kang Yoto, adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan. Kang Yoto juga menyebut kesehatan masyarakat dan infrastruktur yang masih minim, sebagai tantangan yang harus dihadapi.
”Faktor lain yang juga menghambat pembangunan adalah persoalan korupsi yang berakar dari rendahnya pelayanan dan transparansi pemerintah, serta rendahnya kualitas birokrasi maupun keterbatasan anggaran,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) ini.
Untuk itu, kata Kang Yoto, pemerintah perlu membangun kepercayaan publik dan berinovasi dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, secara mandiri dan juga berdaya saing secara berkelanjutan. Kang Yoto menambahkan, untuk mewujudkan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) itu, diperlukan pengakuan dan kejujuran atas keadaan yang sebenarnya. Karena, ungkap Kang Yoto, hal itu merupakan dasar dari terwujudnya good governance.
”Kunci dari semua penyelesaian masalah ini adalah manusianya. Di mana manusia itu harus sehat, cerdas, produktif, dan bahagia,” katanya. “Dan harus bersinergi bersama membangun modal manusia dan modal sosial sekaligus.”
Kang Yoto menjelaskan, pembangunan yang berkelanjutan akan berhasil dengan sinergitas. Sebab, katanya, tanpa adanya sinergitas dari semua pihak, maka salah satu pihak bisa merasa dikalahkan. ”Dialog bermakna dan kolaborasi untuk transformasi inilah yang diperlukan bangsa. Di mana good governance harus mampu mempertahankan kepercayaan, mendapatkan dukungan, dan memperbesar partisipasi dari masyarakat,” tandasnya. (aan)
