Gus Sholah: Pemilu 1955 Banyak Partai Berbasis Ideologi tapi Tak Berisik seperti Sekarang

291
Pasang Iklan Murah
Aan/pwmu.co
Gus Sholah, kiri, bersama Nadjib Hamid.

PWMU.CO – Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Sholahuddin Wahid alias Gus Sholah mengajak umat Islam untuk memilih calon pemimpin bangsa yang memiliki track record baik dan yang mengedepankan kepentingan rakyat.

”Pilihlah pemimpin bangsa yang mengedepankan kepentingan rakyat. Dimana di dalamnya ada kepentingan umat Islam,” katanya dalam acara Oase Bangsa Radio Suara Muslim bertajuk Muslim Peduli Pemilu di Kunokini Cafe dan Resto Jalan Raya Prapen Surabaya, Rabu (20/2/2019).

iklan

Hadir pembicara lain dalam diskusi ini Wakil Ketua PWM Jatim Nadjib Hamid, pendiri Rumah Pemimpin Misbahul Huda, dosen Unair Suparto Wijoyo.

Gus Sholah menuturkan, Pemilu terbaik dan tebersih sepanjang sejarah Republik Indonesia adalah Pemilu pertama yang digelar tahun 1955. ”Waktu itu, partai politik yang ikut Pemilu semua berbasiskan ideologi. Ada yang berideologi Pancasila, Islam dan komunis,” terangnya.

Ia melanjutkan, pada Pemilu 1955 tidak ada politik uang dan tidak ada kecurangan. Tidak pula ada ribut-ribut dan berisik semacam ini. Bahkan partai Islam kalau kampanye menyerukan wajib memilih partai Islam. ”Waktu itu tidak apa-apa. Tapi sekarang kan tidak boleh. Sekarang juga ramai,” paparnya.

Menyinggung soal politik uang, Gus Sholah berpandangan, seseorang boleh menerima pemberian berupa uang kalau memang ada yang memberi. ”Terima saja uangnya. Itu sebagai sedekah,” ungkapnya.

Asal, ia mengingatkan, jangan sampai memilih calon yang memberikan uang. Pilihlah calon lainnya. ”Kalau pilih calon yang memberi uang itu baru suap namanya. Anda disuap untuk memilih. Nah, yang menyuap dan memberi suap sama-sama masuk neraka,” tegasnya.

Sementara soal dukung-mendukung dalam Pilpres tahun 2019, Gus Sholah mempersilakan warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk berbeda pilihan dengan memilih calon presiden-wakil presiden sesuai dengan seleranya. Pasalnya, NU secara organisasi tidak dibolehkan berpolitik praktis.

”Kalau warga NU mau memilih Ma’ruf Amin, calon wapres, itu wajar-wajar saja. Kalau mau mendukung Prabowo, calon presiden, ya silakan saja. Tidak ada larangan sama sekali. Yang salah itu kalau PBNU menginstruksikan harus milih Capres-Cawapres A atau B,” urainya.

Gus Sholah pun menyatakan, berbeda berpandangan soal majunya Ma’ruf Amin sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo yang dinilai bukan untuk kepentingan politik kekuasaan. Tapi untuk kepentingan politik kebangsaan. ”Kalau soal itu harus duduk bersama. Kalau tidak pandangan itu bisa jadi hoax,” tandasnya. (Aan)