Suaranya Banyak yang Hilang, Nadjib Hamid: Waspadai Jual-Beli Suara DPD

3496
Pasang Iklan Murah
Nadjib Hamid (baju merah) saat di TPS 39 Jagir Wonokromo Surabaya. (Istimewa/PWMU.CO)

PWMU.CO – Perhitungan suara calon Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dapil Jawa Timur nomor urut 41 Nadjib Hamid (NH 41) di tingkat kecamatan se-Jatim perlu pengawalan ketat dari para relawan Jihad Politik Muhammadiyah (Jipolmu) se-Jatim.

Pasalnya, di beberapa tempat ditemukan adanya ketidakcocokan rekapitulasi data suara NH 41 antara hasil pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS) dengan rekap yang ditulis oleh Panitia Perhitungan Suara (PPS) tingkat desa.

iklan

Relawan NH 41 dari Kecamatan Paciran Maftuhah Hamid mengaku menemukan data yang tidak cocok untuk NH 41 di beberapa TPS di Kecamatan Paciran. Salah satunya di TPS Desa Tlagasadang.

“Sesuai data kita, NH 41 di TPS itu memperoleh 87 suara. Tapi hanya ditulis 7 alias angka belakangnya saja, dan hilang kepalanya alias angka depannya,” katanya ketika dihubungi PWMU.CO di Paciran, Sabtu (20/4/19).

Maftuhah melanjutkan, ketidakcocokan rekapitulasi data juga terjadi di salah satu TPS Desa Drajat. Di mana, NH 41 terpantau memperoleh 16 suara, tapi ditulis hanya 6 suara alias hilang kepalanya.

“Ketidaksesuaian rekapitulasi ini pengaruhnya di total perolehan suara. Jadi, perjuangan belum selesai. Masa-masa rekapitulasi di Panitia Perhitungan Kecamatan (PPK) perlu pengawalan ketat agar suara tidak berubah,” serunya kepada para relwan Jipolmu.

Ia menuturkan, beberapa ketidakcocokan data tersebut ditemukan ketika dilakukan kroscek antara data yang relawan miliki dan C1 yang diplenokan oleh PPK. “Ternyata kita temukan banyak data yang tidak tertulis angka puluhan (depannya) sehingga pengaruh pada total jumlah perolehan suara NH 41” jelasnya.

Maftuhah mencontohkan, data total perolehan suara NH 41 di Desa Paciran sejumlah 4.511 suara misalnya, setelah pleno ini jumlah tersebut bisa saja berubah. “Maka, kita harus mengawal suara NH 41 sampai satu pekan ke depan. Yakni, sejak Jumat, 19 April kemarin. Semua harus di-clear-kan saat pleno per TPS dengan bukti yang ada,” paparnya.

Maftuhah menuturkan, beberapa temuan ketidakcocokan data tersebut pun dia klarifikasi ke petugas PPS. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kekeliruan.

“Mereka menanggapi kekeliruan itu terjadi karena form di C1 ada kolom sendiri-sendiri per angka. Misalkan, 123 kotaknya 3. Masing-masing ditulis 1, lalu 2, dan 3. Jadi banyak yang dilihat angka belakangnya saja. Ketika waktu rekap penyelenggara Pemilu ditarget semalam harus selesai. Efeknya luar biasa. Suara 101 bisa jadi cuma 1 yang ditulis. Hilangnya seratusan sendiri,” terangnya

Para saksi NH 41 berfoto bersama sebelum bertugas. (Istimewa/PWMU.CO)

Selain di Paciran, ketidakcocokan rekapitulasi hasil perhitungan suara juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Sidoarjo Zubaidah Syafi’i mengungkapkan, ketidaksesuaian rekapitulasi hasil terjadi di TPS 2 Desa Sangewu, Kecamatan Tanggulangen.

“Relawan Aisyiyah terjun mengawal perhitungan suara di kecamatan. Kita menemukan perolehan suara NH 41 di TPS 2 sejumlah 88 suara, tapi ditulis hanya 8 suara. Alhamdulillah, dapat kita gagalkan dan ditulis sesuai perolehan asli, yakni 88 suara. Begitu pula, di TPS 1, perolehan suara NH41 sejumlah 74 suara, hanya ditulis 4 suara,” terangnya.

Zubaidah menyerukan kepada emak-enak Aisyiyah untuk mengawal perhitungan suara NH 41 di tiap kecamatan se-Sidoarjo. “Emak-emak Aisyiyah selepas jadi saksi di TPS dan dapat formulir C1 harus kawal perhitungan suara di PPK,” ungkapnya.

Dikonfirmasi PWMU.CO, Nadjib Hamid mengatakan, memang pada tahapan rekap di PPK ada potensi kerawanan perubahan suara akibat penyelenggara yang tidak beritegritas. “Misalnya dengan menjual saura kepada salah satu calon atau calon-calon yang merasa sudah kalah menjual suaranya kepada calon yang punya potensi kemenangan,” ungkapnya di Surabaya, Sabtu (20/4/19).

Oleh karena itu Nadjib berpesan agar masyarakat, para relawan Jipolmu, terutama para saksi, mewaspai angka akibat tindakan curang, misalnya calon tertentu di suatu tempat mendapat suara dengan jumlah yang ekstrem. Oleh karena itu perlu dibuka C1 dari TPS-TPS.

“Patut dicurigai perolehan suara yang ekstrem itu diperoleh dengan cara yang curang, misalnya dengan jual-beli suara” ujarya. (Aan)

Relawan Jipolmu di bagian entry data. (Istimewa/PWMU.CO)