PWMU.CO – Sebagai gerakan dakwah yang bertujuan mewujudkan tatanan masyarakat Islam sebenar-benarnya, tantangan Muhammadiyah saat ini dan ke depan dirasa semakin berat, utamanya dalam dinamika ekonomi politik kebangsaan. Dalam rangka memperdalam pemahaman akan peran serta Muhammadiyah dalam persoalan tersebut, Majelis Hukum dan HAM (MHH) bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik menggelar Kajian Hukum, HAM dan Politik Kebangsaan (15/1) di Gedung Dakwah Muhammadiyah Gresik.
Hadir sebagai narasumber kajian ini adalah Abdullah Syafi’i anggota DPRD Gresik dari Fraksi Gerindra dan Hari Wahyudi Ketua MHH PWM Jatim.
Dalam penyampaian materinya, Abdullah Syafi’i banyak mengkritisi situasi sosial politik di Kabupaten Gresik. “Pembangunan pelabuhan internasional untuk kepentingan siapa? Saya rasa bukan kepentingan masyarakat,” kritiknya. Ia juga banyak “menguliti” perkembangan di Kota Pudak ini seperti soal tarian erotis di Stadion Joko Samudro, devisit anggaran, hingga kerusakan jalan yang parah di Pantura Gresik.
Sementara itu Hari Wahyudi banyak menyoroti persoalan hukum. “Di kepolisian, pengadilan, kejaksaan ada banyak masalah kita. Akar masalahnya di mana? Jika Presiden Jokowi memprogramkan Revolusi Mental dengan Nawacitanya, pertanyaannya melalui jalur apa itu dilakukan. Nyatanya tidak ada perubahan mental pada generasi kita,” ujarnya.
Banyaknya persoalan sosial, politik, ekonomi, hingga hukum inilah yang dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang dan tanggung jawab dakwah Muhammadiyah.
“Kajian ini mengawali langkah Muhammadiyah Gresik lebih responsif terhadap persoalan di masyarakat, mungkin melalui kritisi Perda atau Perbup sebagaimana PP Muhammadiyah melakukan Jihad Konstitusi,” ujar Dr. Khoirullah, ketua MHH PDM Gresik. (Faizin)
