Abdul Mu’ti dan Milad ke-113 Muhammadiyah

Persyarikatan Muhammadiyah, pada 18 November 2025, memperingati Milad ke-113.

Tepat di tengah momentum bersejarah ini, sosok Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., berdiri sebagai jembatan yang unik antara tradisi reformis Islam Indonesia dan pragmatisme kenegaraan modern.

Abdul Mu’ti yang Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022–2027 —dan merupakan jabatan yang ketiga kalinya secara berturut-turut — merupakan juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam “Kabinet Merah Putih” Presiden Prabowo Subianto.

Penugasan Abdul Mu’ti ke dalam jajaran Kabinet Merah Putih tidak sekadar alokasi jatah bagi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar kedua ini. Pemberian jabatan ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas kepakarannya dalam bidang pendidikan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir M.Si, meyakini bahwa Abdul Mu’ti adalah “seorang expert dan orang yang tepat di tempat yang tepat”.

Pandangan mendapat penguatan dari mantan Mendiknas Mohammad Nuh, yang mendefinisikannya sebagai pakar yang tidak hanya memahami persoalan dan jawaban, tetapi yang mampu mengeksekusi solusi di lapangan.

Ketika Muhammadiyah memasuki usia ke-113, peran Abdul Mu’ti di Kemendikdasmen pun semakin menjadi perhatian. Ini tidak lepas dari komitmen “Islam Berkemajuan” dan semangat tajdid (pembaruan) yang telah menjadi identitas Muhammadiyah sejak Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikannya pada 1912.

Pilar pendidikan dan karakter kebangsaan

Dengan latar belakang sebagai Guru Besar Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pengalaman memimpin Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M), Abdul Mu’ti menerima amanah berat dari Presiden Prabowo.

Amanah tersebut adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Visi pendidikannya berakar pada filosofi pendidikan Muhammadiyah itu sendiri: pendekatan “holistik-integratif” —memadukan ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai Islam, dengan tujuan membentuk generasi yang unggul spiritual, emosional, dan intelektual.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa ukuran yang sesungguhnya dari pendidikan yang berkualitas adalah kemampuannya untuk memperkuat karakter kebangsaan.

Agar dapat mencapai tujuan itu, arah kebijakan kementerian pun berfokus pada transformasi pembelajaran menuju “deep learning” kurikulum yang lebih ramping, berorientasi masa depan, produktif, dan kompetitif.

Dalam era digital, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penguasaan Bahasa Inggris adalah kunci transformasi pendidikan.

Kebijakan yang diambilnya penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Hasilnya pun terlihat jelas, seperti dalam upaya peningkatan kualitas guru dan digitalisasi sekolah.

Di sisi lain, peran Muhammadiyah sebagai pelopor pendidikan nasional kembali ditegaskan.

Sejak didirikan, organisasi ini telah menerapkan sistem pendidikan holistik-integratif untuk menanggapi dikotomi pendidikan sekuler dan agama di masa kolonial.

Kini, saat Milad ke-113, kepemimpinan Abdul Mu’ti di kementerian memperkuat peran historis tersebut sebagai pilar utama Pendidikan Nasional.

Inklusivitas sejati dan batasan toleransi

Kontribusi penting yang lain dari Abdul Mu’ti bagi proses kemajemukan Indonesia adalah gagasannya tentang inklusivitas praktis yang ia jabarkan melalui konsep Kristen Muhammadiyah (KrisMuha).

Disertasi doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang meneliti sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah mayoritas non-Muslim seperti Ende, Yapen Waropen, dan Putussibau.

Hal ini membuktikan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah sangat menghormati hak warga negara (civil right) siswa non-Muslim untuk menerima pendidikan agama mereka dari guru yang seagama.

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa praktik pendidikan ini berlandaskan pada prinsip dakwah rahmatan lil alamin (universal mercy) dan komitmen membangun harmoni sosial.

Abdul Mu’ti —yang juga Ketua Umum Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP)— tergolong aktivis yang moderat dan toleran.

Ia bahkan lebih menyukai istilah inklusif daripada moderat untuk menggambarkan pendekatan organisasinya.

Namun, pandangan Abdul Mu’ti dan Muhammadiyah tentang toleransi harus dipahami dalam kerangka khas Indonesia, yaitu “toleransi tanpa liberalisme sekuler”.

Data survei menunjukkan bahwa meskipun para pemimpin organisasi massa Islam (Muhammadiyah dan NU) lebih toleran daripada masyarakat Muslim pada umumnya, mereka tetap menetapkan batasan yang jelas, terutama dalam urusan yang dapat “merusak atau mengikis iman Muslim”.

Para pemimpin tersebut tidak bersedia menoleransi perilaku politik minoritas yang mengganggu urusan agama, seperti demonstrasi menentang hukum Islam di Aceh atau interaksi yang dikhawatirkan dapat membingungkan akidah anggota mereka.

Hal ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah untuk menjaga kemurnian tauhid dan prinsip agama (purifying the faith), sambil tetap memelihara persaudaraan (ukhuwah atau persaudaraan sesama makhluk) di bidang sosial.

Komitmen Muhammadiyah terhadap kemajemukan negara diputuskan secara resmi melalui Muktamar Muhammadiyah di Makassar pada 2015, yaitu dengan menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian).

Hal ini sekaligusu menegaskan Muhammadiyah sebagai perekat kebangsaan dan mengharuskan para anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita negara — dan bukan memperdebatkan bentuknya.

Humor dan Tajdid di Garis Lucu

Milad ke-113 Muhammadiyah ini, wajah persyarikatan terwakili dengan pemimpin yang juga terkenal menganut aliran “Muhammadiyah Garis Lucu” (MGL).

Abdul Mu’ti dengan selera humornya yang tinggi dan kemampuannya menyisipkan jokes saat ceramah atau dalam karya tulisnya —misalnya: di bukunya yang berjudul “Guyon Maton: Lucu Bermutu ala Muhammadiyin”.

Penggunaan humor atau  jokes ini menjadi sarana komunikasi yang efektif, sekaligus sebagai alat untuk menyampaikan kritik sosial secara jenaka, dan cara untuk membangun hubungan baik dengan audiens yang beragam.

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa humor berfungsi untuk membuat suasana cair, menjadikan ide-ide yang serius tersampaikan dengan tanpa terkesan kaku, merupakan adaptasi yang penting bagi organisasi yang sering dianggap serius.

Dengan demikian, profil Abdul Mu’ti menjadi penanda kesiapan Muhammadiyah di usia 113 tahun untuk menghadapi tantangan abad ke-21.

Ia mewakili gerakan pembaruan yang tidak hanya fokus pada pemurnian agama (puritanisme), tetapi juga pada rasionalitas dan kemajuan, serta membuktikan bahwa Islam modern Indonesia mampu menjadi pilar stabilitas dan kemajemukan.

Kehadiran pemimpin organisasi massa Islam seperti Abdul Mu’ti dalam struktur pemerintahan menunjukkan bahwa kontribusi Muhammadiyah terhadap Republik Indonesia berlangsung secara komprehensif, dari sekolah-sekolah di pelosok negeri hingga kursi pengambil kebijakan tertinggi.

Dalam konteks Milad ke-113 ini , Abdul Mu’ti berpandangan bahwa kemajuan dapat tercapai dengan tanpa mengorbankan iman, dan kebhinekaan dapat terpelihara tanpa paksaan. Tetapi dengan pemenuhan hak-hak konstitusional dan dedikasi pada karakter kebangsaan yang cerdas dan mulia.***