Aisyiyah Gelar Madrasah Politik untuk Cetak Pemimpin Tangguh di Lembaga Publik

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah menggelar Madrasah Politik Perempuan (MPP) bertajuk “Serial Kepemimpinan Perempuan di Kelembagaan Publik”, Jumat (5/12/2025).

Lewat agenda ini, Ketua PP Aisyiyah Siti Syamsiyatun menegaskan upaya memperkuat kapasitas perempuan dalam kepemimpinan publik merupakan bagian dari kontribusi untuk memperbaiki sistem kenegaraan.

Mula-mula, Siti membuka sambutannya itu dengan menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang di Sumatera yang menewaskan ratusan orang.

Sebab, ia menilai bencana yang terjadi tersebut tidak terlepas dari lembaga negara dalam menentukan arah kebijakan.

“Kita tahu bahwa posisi strategis negara, baik legislatif, eksekutif maupun lembaga independen, sangat menentukan arah kebijakan. Jika proses seleksi tidak dijalankan dengan baik, kita bisa mendapatkan pimpinan yang tidak kompeten,” ujarnya.

Madrasah Politik Perempuan menjadi ruang penguatan mental dan pengetahuan bagi perempuan yang akan berkiprah di ranah publik.

Diungkapkan Siti, hasil survei peserta pada seri sebelumnya menunjukkan minat terbesar perempuan untuk berkecimpung di lembaga publik. Seperti KPU/KPUD, KPI, Komnas Perempuan, dan KPAI. Karenanya, pada seri kali ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli.

Acara tiga hari ini, katanya, dirancang untuk memperkuat kesiapan mental dan pemahaman peserta terhadap proses seleksi lembaga publik.

Peserta yang mengikuti rangkaian pelatihan hingga tuntas akan memperoleh sertifikat sebagai bentuk penguatan kepercayaan diri dan rekam jejak kompetensi.

Sementara itu, Ketua Umum PP ’Aisyiyah Salmah Orbayinah, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik untuk mendorong keterwakilan yang lebih setara.

Penyebabnya, masih adanya kendala internal seperti kurangnya kepercayaan diri, serta hambatan eksternal berupa budaya patriarki yang membatasi ruang perempuan.

“Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Mestinya keterwakilan perempuan di politik juga sebanding. Namun masih banyak kendala, baik internal maupun eksternal,” ujarnya.

MPP, lanjut Salmah, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi politik perempuan sekaligus membekali mereka dengan keterampilan dasar seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen konflik. Kemampuan yang dibutuhkan untuk berkiprah dalam lembaga publik.

“Pelatihan ini memperluas cakupan pendidikan politik bagi perempuan, baik di kota maupun desa, dan mendorong kesadaran bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara,” ujarnya.

Lewat acara ini, ia berharap akan lahir lebih banyak perempuan Aisyiyah yang tangguh, kompeten, dan siap membangun bangsa.

Madrasah Politik Perempuan dijadwalkan akan berlanjut pada Sabtu (6/12) dan Sabtu (13/12) secara daring. Sejumlah narasumber ahli di bidang politik dan lembaga publik akan dihadirkan.

Hari pertama ini, Jumat (5/12/2025) yang diundang sebagai narasumber adalah Alimatul Qibtiyah dan Titi Anggraini. Sabtu (6/12/2025), menghadirkan Pramono Ubaid Tanthowi, Fahd Pahdevi, Dati Fatimah, dan Elli Nur Hayati.

Sesi terakhir pada Sabtu (13/12), akan diawali dengan pengantar dari Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah dan menghadirkan narasumber Diyah Puspitarini, Endang Sulastri, dan Khoirunnisa Nur Agustyati. (*)