Wartawan biasanya suka sekali menambahkan sebutan untuk orang yang menduduki jabatan tinggi sebagai ‘pejabat tinggi’, ‘pejabat teras’, atau ‘orang nomor 1’ di Provinsi atau Kabupaten Anu. Institusi seperti ingin menegaskan posisi itu dengan memberikan nomor 1 untuk plat nomor polisi mobilnya.
Apakah sang pejabat tinggi benar-benar layak disebut “orang nomor satu”, tentu tidak selalu. Faktanya, rakyat pemilih sering salah pilih. Atau memang tak peduli ketika menyerahkan hak suaranya.
Maka kemudian, secara suka rela atau sukar rela, rakat dipaksa melihat sang pejabat duduk di tempat yang tinggi. Sebutan atau posisi kursi yang tinggi tentu saja dapat memiliki pengaruh psikologis. Di antaranya memberikan perasaan dominan dan perasaan mampu mengontrol lingkungan sekitarnya.
Dengan visibilitas yang lebih baik, pejabat tinggi dapat lebih sadar akan lingkungan sekitar dan lebih siap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga.
Dan ini menariknya, ternyata ada juga pengaruh negatifnya. Perasaan dominan yang berlebihan akan memicu terbitnya kesombongan dan perilaku tidak sopan.
Celakanya, kedudukannya yang tinggi bahkan dapat membuatnya merasa terisolasi dari orang-orang di sekitarnya, sehingga mengurangi empati dan kesadaran akan kebutuhan rakyat yang memilihnya.
Sisi negatif ini akan menjadi parah bila ternyata rakyat telah salah menempatkan orang yang tidak kompeten di posisi strategis.
Jadinya seperti menyerahkan kemudi kapal besar kepada orang yang buta arah dan tidak bisa membaca peta. Risiko tenggelamnya bukan hanya bagi nahkoda, tetapi bagi semua penumpang. Seluruh rakyat!
Salah pilih pemimpin seperti ini seolah mengkonfirmasi kepercayaan bahwa pemimpin bodoh bahkan zalim seringkali merupakan cerminan dari kondisi rakyat pemilihnya. Artinya, kalau mau memperbaiki bangsa mesti dimulai dari membenahi moral kolektif masyarakat.
Tentu saja kehadiran pemimpin yang zalim menjadi bencana bagi suatu bangsa. Pemimpin yang menekan rakyat, mengkhianati amanah, dan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk kepentingan diri maupun kelompoknya.
Namun kembali lagi, pemimpin zalim itu lahir dari tangan rakyat yang memilihnya. Rakyat yang gampang tergiur uang suap, bansos, atau perilaku pecintraan sesaat.
Permintaan Pasar
Meski bukan kebenaran mutlak, pernyataan bahwa “kualitas pemimpin adalah cerminan kualitas rakyat” mungkin mengandung kebenaran. Sebenarnya tidak sederhana menyimpulkannya. Ini adalah hubungan yang kompleks, bukan hubungan sebab-akibat langsung.
Memang terdengar masuk akal. Ini mengingat pemimpin pada akhirnya muncul dari proses pemilihan yang melibatkan rakyat.
Nilai-nilai, ketakutan, harapan, dan prioritas yang dipegang oleh sebagian besar rakyat akan cenderung memilih pemimpin yang merepresentasikan atau menjanjikan—entah itu visi yang maju atau populisme yang pragmatis.
Jika mayoritas pemilih lebih terpikat oleh retorika emosional, janji-janji instan, dan politik identitas daripada rencana kerja berbasis program dan data, maka calon yang menguasai retorika semacam itulah yang akan menang.
Di sisi lain, seorang pemimpin yang populer seringkali adalah cerminan dari apa yang “laku” di masyarakat. Mereka adalah produk dari permintaan pasar politik.
Pemimpin yang efektif –dalam hal baik atau buruk–) adalah mereka yang mampu memahami dan menyuarakan nilai-nilai, prasangka, dan aspirasi terdalam dari konstituennya.
Jadi, mereka memang bertindak seperti cermin, meskipun seringkali cermin yang distorsi untuk memperbesar ketakutan atau harapan tertentu.
Di sisi lain, pengaruh media massa dan pemilik modal yang sangat besar dapat membentuk opini publik dan mengangkat citra calon tertentu, sehingga pilihan rakyat sudah “dibentuk” terlebih dahulu.
Rakyat tidak selalu membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan benar. Banjirnya misinformasi, disinformasi, dan hoaks dapat mendistorsi persepsi pemilih.
Seorang pemilih yang berkualitas pun bisa terkecoh oleh narasi yang sangat manipulatif. Jadi, yang terpilih bisa jadi adalah cerminan dari kebohongan yang dipercaya rakyat, bukan kualitas rakyat itu sendiri.
Bangkit Bersama
Namun, untuk tidak terlalu menyederhanakan realitas, jangan lupakan faktor bahwa kualitas pemimpin juga ditentukan oleh sistem politik yang membentuknya.
Dalam sistem yang memungkinkan politik uang, berarti pemimpin yang terpilih adalah yang memiliki akses modal terbesar, bukan yang paling kompeten. Rakyat biasa seringkali hanya memiliki pilihan yang terbatas.
Seringkali rakyat dihadapkan pada pilihan yang tidak ideal. Mereka mungkin memilih kandidat A bukan karena dia hebat, tapi karena mereka lebih cemas pada kandidat B.
Dalam hal ini, pilihan itu bukan cerminan kualitas ideal rakyat, melainkan cerminan dari ketakutan atau keterbatasan pilihan yang tersedia.
Baik juga untuk diingat: Begitu berkuasa, seorang pemimpin memiliki sumber daya yang sangat besar untuk membentuk nilai-nilai dan kualitas rakyatnya. Pemimpin yang baik akan mendidik rakyatnya, meningkatkan kualitas diskusi publik.
Pemimpin yang buruk mungkin akan membodohi rakyat, memecah belah, dan menurunkan standar kebenaran publik. Dalam kasus ini, kualitas rakyat justru menjadi korban dari kualitas pemimpin, bukan sebaliknya.
Jadi, rasanya lebih tepat mengatakan: Kualitas pemimpin dan kualitas rakyat saling memengaruhi dan membentuk satu sama lain dalam sebuah siklus yang bisa menjadi siklus yang baik atau siklus yang buruk.
Kembali ke bagian awal ya, hindari mengulang menempatkan orang yang tidak kompeten di posisi strategis.
Negeri kita ini ibarat kapal besar. Tak elok menyerahkan kemudinya kepada orang yang buta arah dan tidak bisa membaca peta. Kita kan pingin bangkit bersama. Bukan tenggelam bersama.(*)
0 Tanggapan
Empty Comments