Pemilihan lokasi Muktamar Muhammadiyah ternyata tidak dilakukan sembarangan. Ada pola khusus yang menjadi pedoman sehingga pelaksanaan muktamar tidak selalu terpusat di Pulau Jawa.
Dengan adanya pola ini, Muhammadiyah berupaya menghadirkan keadilan dan pemerataan, sehingga setiap wilayah di Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah perhelatan besar organisasi Islam modernis ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad, dalam program Bincang Santai yang disiarkan melalui kanal Youtube UMSU FM Medan pada Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, mekanisme rotasi lokasi muktamar dilakukan dengan sistem bergantian antara Jawa dan luar Jawa.
Dia mencontohkan, Muktamar ke-47 pernah diselenggarakan di Makassar sebagai representasi wilayah Indonesia bagian timur. Sementara Muktamar ke-48 dilaksanakan di Surakarta yang mewakili Jawa.
“Kalau kemarin di ujung daerah timur, sekarang juga barat (Medan), nanti mungkin di tengah gitu,” ungkap Dadang, memberikan gambaran mengenai arah kebijakan rotasi tersebut.
Menurutnya, pola ini bukan sekadar teknis pemilihan lokasi, melainkan juga cerminan dari wajah Muhammadiyah sebagai organisasi nasional.
Muhammadiyah lahir di Jawa, tetapi seiring perkembangan zaman, ia telah tumbuh dan mengakar di seluruh pelosok Nusantara.
Oleh karena itu, penyelenggaraan muktamar tidak boleh hanya terfokus di Jawa, melainkan harus mencerminkan keindonesiaan yang lebih luas.
Namun, Dadang menegaskan bahwa Muktamar Muhammadiyah tidak hanya relevan pada tataran nasional.
Dengan semakin luasnya perhatian dunia terhadap dinamika Islam di Indonesia, muktamar ini juga diharapkan mampu menarik minat internasional.
Dia berharap ke depan semakin banyak akademisi, peneliti, maupun masyarakat global yang ikut mencermati, bahkan menghadiri, gelaran akbar lima tahunan tersebut.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi, Dadang menekankan pentingnya peran media dalam menyuarakan gema Muktamar Muhammadiyah.
Media, baik nasional maupun internasional, dinilainya sebagai instrumen strategis untuk memastikan pesan dan gaung muktamar dapat tersebar luas.
“Kalau medianya kurang bergema, kan nanti tidak akan diketahui orang. Maka ini media dalam negeri dan luar negeri harus kita maksimalkan,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong agar TVMU—saluran televisi milik Muhammadiyah—lebih aktif dalam mengabarkan perjalanan Muktamar ke-49 yang rencananya akan digelar di Medan pada 2027 mendatang.
Saat ini, TVMU telah mulai memperluas jaringannya dengan mendirikan biro-biro di berbagai daerah, termasuk di Palembang, Medan, dan Bengkulu, dengan dukungan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) setempat.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi TVMU sebagai corong resmi Muhammadiyah dalam menyampaikan informasi sekaligus memperluas jangkauan publikasi.
Dengan begitu, gaung Muktamar Muhammadiyah tidak hanya dirasakan oleh warga persyarikatan di Tanah Air, tetapi juga bisa ditangkap oleh khalayak internasional.
Pada akhirnya, Muktamar bukan sekadar forum permusyawaratan internal, melainkan juga panggung peradaban yang memperlihatkan kontribusi Muhammadiyah bagi Indonesia dan dunia. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments