Pengumuman Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 seharusnya menjadi panggung perayaan bagi siswa-siswa berprestasi. Mereka selama ini bekerja dalam diam, mengumpulkan nilai, membangun portofolio, dan menjaga konsistensi.
Namun realitas berkata lain: masih tersisa 10.000 kursi kosong. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal keras bahwa ada yang tidak beres dalam sistem seleksi berbasis prestasi di negeri ini.
Kursi kosong dalam jalur prestasi adalah ironi. Di satu sisi, kita terus menggembar-gemborkan pentingnya meritokrasi. Tetapi di sisi lain, jalur yang paling “merit” justru tidak terisi penuh. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistemnya yang terlalu rumit, atau justru definisi “prestasi” yang masih kabur dan tidak merata?
Banyak siswa berprestasi di daerah yang tidak terakomodasi karena keterbatasan informasi. Sosialisasi SNBP masih terasa elitis, seolah hanya menjangkau sekolah-sekolah unggulan di kota besar. Sementara itu, siswa di pelosok harus berjuang sendiri memahami mekanisme seleksi yang teknis dan kaku.
Lebih dari itu, ada persoalan ketimpangan kualitas sekolah. Nilai rapor sebagai indikator utama sering kali tidak mencerminkan kemampuan riil siswa. Sekolah dengan standar penilaian longgar bisa “mengangkat” siswanya, sementara sekolah dengan standar tinggi justru “menjatuhkan” peluang anak didiknya. Ini bukan keadilan, ini manipulasi sistem yang dilegalkan.
Di sisi lain, ketergantungan pada data akademik semata mengabaikan kompleksitas potensi manusia. Prestasi non-akademik sering hanya menjadi pelengkap, bukan penentu. Padahal banyak siswa yang unggul di bidang olahraga, seni, atau kepemimpinan justru tersisih karena sistem terlalu sempit dalam melihat “prestasi”.
Kursi kosong juga mencerminkan adanya ketakutan. Banyak siswa yang sebenarnya memenuhi syarat justru tidak mendaftar SNBP karena merasa tidak percaya diri. Budaya mental inferior ini lahir dari sistem pendidikan yang terlalu sering membandingkan, bukan mengembangkan.
Ada pula fenomena “salah strategi”. Sekolah dan siswa cenderung bermain aman, memilih jurusan yang peluangnya besar daripada yang sesuai minat. Akibatnya, banyak kursi di program studi tertentu kosong karena tidak diminati, sementara jurusan favorit justru penuh sesak.
Masalah ini diperparah oleh kurangnya bimbingan karier yang serius di tingkat sekolah. Guru BK seringkali hanya menjadi pelengkap administratif, bukan navigator masa depan siswa. Tanpa arah yang jelas, siswa memilih berdasarkan tren, bukan panggilan.
Ironisnya, di tengah kursi kosong ini, masih banyak siswa yang akhirnya gagal masuk perguruan tinggi negeri. Ini menunjukkan distribusi kesempatan yang tidak merata. Sistem seleksi belum mampu menjembatani antara ketersediaan kursi dan potensi peserta didik.
Fenomena ini juga membuka celah kritik terhadap transparansi. Apakah benar kursi kosong ini murni karena tidak ada peminat, atau ada mekanisme internal yang tidak sepenuhnya terbuka? Pertanyaan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi nasional.
Di level yang lebih dalam, kita harus berani mengakui bahwa pendidikan kita masih berorientasi pada angka, bukan makna. Prestasi direduksi menjadi nilai rapor, bukan proses belajar. Padahal pendidikan seharusnya membentuk manusia, bukan sekadar menghasilkan angka.
Kursi kosong ini seharusnya menjadi bahan evaluasi total, bukan sekadar berita musiman. Pemerintah perlu memperbaiki sistem sosialisasi, memperluas akses informasi, dan menyederhanakan mekanisme seleksi agar lebih inklusif.
Sekolah juga harus berbenah. Mereka tidak boleh hanya menjadi “pabrik nilai”, tetapi harus menjadi ruang tumbuh yang adil bagi setiap siswa. Standar penilaian harus lebih seragam dan transparan agar tidak menciptakan ketimpangan.
Siswa pun perlu diberdayakan untuk mengenali potensi diri, bukan sekadar mengikuti arus. Pendidikan harus menumbuhkan keberanian memilih, bukan ketakutan gagal. Karena pada akhirnya, prestasi bukan hanya tentang diterima di kampus ternama, tetapi tentang menemukan jalan hidup yang tepat.
Jika 10.000 kursi ini tetap kosong tanpa refleksi mendalam, maka yang kosong bukan hanya bangku kuliah. Tetapi juga komitmen kita terhadap keadilan pendidikan. Dan itu adalah kegagalan yang jauh lebih besar daripada sekadar angka yang tidak terisi.
0 Tanggapan
Empty Comments