Lampu panggung menyala, menyoroti langkah sosok baru yang baru saja naik ke kursi Menteri Keuangan. Di hadapannya terbentang angka yang membuat banyak orang terperangah: Rp 200 triliun dana pemerintah yang selama ini terlelap nyenyak di Bank Indonesia.
Dalam benaknya, uang itu tidak boleh lagi diam. Ia harus mengalir—masuk ke bank-bank Himbara, menggerakkan kredit, menghidupkan UMKM, dan memberi napas pada program Koperasi Merah Putih.
Sosok itu berdiri tegap, suaranya mantap, menjanjikan langkah yang akan memutar roda ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan. Seolah terdengar tepuk tangan bergema; sebuah babak baru telah dimulai.
Namun dari sisi panggung, muncul sosok lain. Tatapannya tajam, langkahnya penuh perhitungan. Ia adalah representasi konstituen, gabungan suara masyarakat Indonesia dan dunia global. Kita sebut dia Antagonis dalam drama ini. Ia bukan sekadar pengamat, melainkan penguji yang siap membongkar setiap celah kebijakan.
Dengan nada tenang namun menusuk, ia memaparkan bahwa APBN bukanlah kantong tanpa dasar. Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menjadi sumber dana ini, ibarat laba ditahan dalam perusahaan.
Dalam tata kelola yang sehat, penggunaannya harus melalui persetujuan DPR. Namun sejak era COVID-19, pemerintah diberi keleluasaan mengubah postur APBN lewat sidang kabinet, tanpa debat terbuka di parlemen.
Antagonis menduga, skemanya mirip pembelian kembali SBN jangka panjang milik bank Himbara menggunakan dana SAL. Hasilnya diarahkan ke program tertentu. Jika benar, maka ini bukan pinjaman, melainkan injeksi likuiditas permanen yang bisa diambil sesuai keinginan pemerintah.
Dia mengingatkan: jika dana itu diperlakukan sebagai hibah atau subsidi, kas negara akan tergerus dan defisit melebar, yang pada akhirnya harus ditutup dengan utang baru atau pajak yang lebih tinggi.
Menteri Keuangan mencoba meyakinkan bahwa kebijakan ini adalah strategi pro-growth, terinspirasi Milton Friedman—di mana uang yang beredar diyakini akan memicu pertumbuhan. Namun Antagonis mengangkat sejarah kelam Paket Oktober (Pakto) 1988, yang akhirnya berujung pada krisis 1998.
Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana memastikan aliran dana ini benar-benar menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli, bukan sekadar menumpuk di neraca bank?
Monolog ini makin menarik ketika dikaitkan dengan praktik burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia.
Hal ini memunculkan pertanyaan tentang independensi bank sentral, menyoroti pembelian SBN yang porsinya sudah mencapai seperempat dari total, serta membandingkannya dengan praktik di Amerika Serikat.
Paradoks pun terlihat jelas: di satu sisi pemerintah mengklaim ekspansi fiskal, di sisi lain justru memangkas transfer keuangan daerah. Akibatnya, pemerintah daerah kehilangan ruang fiskal dan terpaksa menaikkan pajak atau retribusi. Beban akhirnya jatuh kepada rakyat, terutama kelas menengah.
Menteri Keuangan tetap berdiri di tengah sorotan, namun sorak sorai mulai mereda. Antagonis menekan lebih jauh. Kelas menengah yang selama ini diam mulai terusik; mereka melihat kebijakan besar ini diambil tanpa diskusi terbuka, sementara bayangan beban pajak kian nyata.
Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, kebijakan sebesar ini bisa saja berakhir sebagai simfoni indah di awal, namun sumbang di pengujung.
Pada puncak monolog, Antagonis menawarkan alternatif yang kontras: mengapa tidak langsung menyalurkan dana ke masyarakat melalui transfer universal yang cepat dan tepat sasaran? Dengan cara ini, uang akan langsung berada di tangan mereka yang membelanjakannya, memicu permintaan, dan menggerakkan ekonomi dari bawah. Jalur tetesan ke bawah (trickle-down effect) sering kali lambat, bahkan rawan gagal.
Menteri Keuangan mendengarkan dengan wajah tenang. Ia tahu, setiap kebijakan besar akan memunculkan perlawanan. Namun kritik Antagonis begitu sempurna: menguji logika, menggugat transparansi, dan memaksa pendengar untuk mempertanyakan arah kebijakan.
Lampu mulai meredup. Pendengar terdiam merenungkan dua jalan yang terbentang: jalan Menteri Keuangan yang percaya pada perbankan dan pasar, atau jalan Antagonis yang menaruh kepercayaan pada rakyat. Keduanya memiliki logika dan risiko masing-masing, namun sejarah telah mengajarkan bahwa pilihan keliru bisa membawa konsekuensi panjang.
Di akhir babak, Antagonis melangkah mundur, meninggalkan kata-kata yang menggantung di udara: tanpa transparansi, tanpa pengawasan, dan tanpa keberanian mengoreksi arah, kebijakan sebesar ini bisa menjadi beban warisan bagi generasi berikutnya.
Menteri Keuangan tetap berdiri, teguh pada keyakinannya, bersiap menghadapi babak berikutnya dari drama ekonomi ini—menjadi saksi pertarungan ide yang akan terus bergema: jalan mana yang akan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik? (*)
0 Tanggapan
Empty Comments