Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela kembali mencuat ke permukaan panggung politik global. Namun, konflik dua negara ini bukanlah cerita hitam-putih yang bisa dijelaskan secara sederhana.
Dia merupakan akumulasi panjang dari pertarungan ideologi, kepentingan ekonomi, hingga persaingan geopolitik global yang saling bertaut.
Hal itu diungkapkan Azza Bimantara, MA, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), saat mengulas dinamika hubungan Amerika Serikat dan Venezuela yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, memahami konflik ini menuntut cara pandang yang komprehensif, tidak sekadar melihatnya sebagai pertikaian politik dua negara.
Azza menuturkan, akar ketegangan AS–Venezuela dapat ditarik mundur hingga akhir 1990-an, tepatnya saat Hugo Chávez terpilih sebagai Presiden Venezuela pada 1998. Kemenangan Chávez menandai babak baru dalam arah kebijakan ekonomi dan politik negara tersebut.
Chávez secara terbuka mengusung sosialisme sebagai ideologi negara, yang diwujudkan melalui kebijakan nasionalisasi sektor-sektor strategis, terutama minyak bumi. Sektor ini sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing, termasuk korporasi multinasional asal Amerika Serikat.
“Kebijakan nasionalisasi minyak ini jelas bertolak belakang dengan model ekonomi Amerika Serikat yang neoliberal dan sangat mengedepankan kepentingan pasar bebas serta perusahaan multinasional,” jelas Azza.
Alih-alih mengalir ke korporasi asing, hasil minyak Venezuela di era Chávez digunakan untuk membiayai kebijakan populis. Program pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, serta perluasan akses pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah.
Namun, kebijakan tersebut justru membuat Venezuela diposisikan sebagai ancaman ideologis oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu, tekanan terhadap Venezuela mulai meningkat, baik melalui jalur politik, ekonomi, maupun diplomatik.
“Venezuela mulai diantagonisasi. Tekanan itu muncul dalam bentuk pemboikotan, sanksi ekonomi, hingga pembatasan akses terhadap sistem ekonomi internasional,” ungkapnya.
Kompleksitas konflik tidak berhenti pada persoalan ideologi ekonomi. Dalam perjalanannya, Venezuela menjalin hubungan erat dengan Kuba—negara yang sejak lama menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni Amerika Serikat.
Selain itu, Caracas juga memperkuat kerja sama dengan kekuatan besar dunia seperti Tiongkok dan Rusia.
Menurut Azza, kedekatan ini dipersepsikan Washington sebagai ancaman serius terhadap kepentingan geopolitiknya, terutama di kawasan Amerika Latin yang selama ini dianggap sebagai “halaman belakang” Amerika Serikat.
“Venezuela memiliki cadangan minyak yang sangat besar dan strategis. Ketika negara ini justru mendekat ke Tiongkok dan Rusia, tentu saja Amerika Serikat melihatnya sebagai gangguan langsung terhadap kepentingannya,” ujarnya.
Dengan kata lain, konflik AS–Venezuela tidak bisa dilepaskan dari persaingan global antara kekuatan besar dunia dalam mengamankan sumber daya energi dan pengaruh geopolitik.
Ketegangan semakin tajam ketika Nicolás Maduro menggantikan Chávez. Maduro dinilai melanjutkan bahkan memperkuat kebijakan pendahulunya, meski dengan gaya kepemimpinan yang lebih keras dan otoriter.
Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutu Baratnya semakin terbuka mendukung kelompok oposisi Venezuela. Dukungan terhadap figur seperti Maria Corina Machado menjadi sinyal kuat adanya upaya perubahan rezim (regime change).
“Dukungan terbuka Amerika Serikat terhadap oposisi menunjukkan bahwa konflik ini tidak lagi terselubung. Upaya perubahan rezim semakin nyata,” kata Azza.
Situasi tersebut memperburuk stabilitas politik domestik Venezuela dan memperpanjang krisis ekonomi serta kemanusiaan yang dialami rakyatnya.
Dari seluruh faktor yang ada, Azza menegaskan bahwa energi—khususnya minyak bumi—merupakan kunci utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Venezuela.
Dia menjelaskan, Amerika Serikat belajar banyak dari krisis minyak global pada 1970-an. Sejak saat itu, keamanan energi menjadi fondasi utama bagi stabilitas ekonomi dan politik negeri Paman Sam.
“Amerika Serikat sangat menyadari bahwa ketergantungan energi harus dikendalikan. Karena itu, akses terhadap sumber minyak strategis seperti Venezuela menjadi kepentingan yang sangat vital,” jelasnya.
Azza bahkan menyinggung pernyataan Presiden Amerika Serikat pasca penangkapan Nicolás Maduro, yang secara terbuka menyatakan keinginan untuk mengelola minyak Venezuela. Pernyataan tersebut, menurutnya, memperjelas bahwa konflik ini tidak lepas dari kepentingan energi global.
Lalu, bagaimana dampak konflik ini bagi Indonesia?
Azza menilai, dalam jangka pendek, Indonesia belum merasakan dampak signifikan. Hingga saat ini, belum terjadi perubahan besar dalam tata kelola sektor energi Venezuela yang berdampak langsung pada Indonesia.
“Pertamina juga telah memastikan bahwa operasi migas Indonesia di Venezuela masih berjalan normal,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dinamika konflik global bersifat fluktuatif. Dampak jangka panjang tetap perlu dicermati, terutama jika eskalasi konflik memengaruhi stabilitas pasar energi dunia.
Azza menegaskan bahwa konflik Amerika Serikat dan Venezuela merupakan studi kasus yang sangat penting bagi mahasiswa Hubungan Internasional.
Kasus ini menunjukkan secara nyata bahwa konflik geopolitik hampir selalu berkelindan dengan kepentingan ekonomi dan energi. Ideologi, politik, dan sumber daya alam saling terkait dalam membentuk arah kebijakan luar negeri suatu negara.
“Ini menjadi peluang besar bagi mahasiswa HI untuk mengkaji isu global secara lebih komprehensif, kritis, dan kontekstual,” pungkasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments