Elegi dari Gubuk Cengkeh di Ngada

Goresan surat sederhana yang ditulis seorang bocah kelas empat sekolah dasar (SD) di Ngada, Nusa Tenggara Timur, telah menyentakkan perhatian dan hati kita.

Pesan tersurat itu berisi permohonan kepada ibunya untuk tidak menangis dan tidak mencari dia lagi.

Ini bukan hanya sebuah tragedi dalam tajuk berita kriminal. Lebih dari itu juga memantik sebuah pertanyaan keras tentang siapa sesungguhnya yang telah gagal hadir —sebelum tali pencekik leher itu menggantikan buku tulis.

Anak SD berusia sepuluh tahun seharusnya lebih sibuk memikirkan bagaimana menyelundupkan permen ke kelas atau mengatur waktu bermain layang-layang.

Ironisnya, ia justru lebih memilih untuk menulis surat perpisahan dengan kedewasaan emosional yang mencengangkan.

Ini menunjukkan betapa ia menempatkan dirinya sebagai penanggung beban emosi orang dewasa.

Para psikolog perkembangan kemudian sepakat bahwa anak yang merasa dirinya menjadi beban keluarga berisiko tinggi mengalami depresi berat.

Masyarakat mempertontonkan puncak absurditas sosial saat seorang anak kecil memilih untuk lenyap secara sadar dan terencana.

Anak itu sengaja menghilangkan diri sendiri dari dunia demi melepaskan identitasnya sebagai beban bagi sesama.

Gema Malu di Tengah Labirin Birokrasi

Tragedi ini memaksa kita berteriak, seperti suporter bola yang timnya kebobolan lima gol dalam lima menit: mana negara, mana amil zakat, mana pemuka, mana kita?

Bagaimana mungkin kita semua membiarkan seorang anak menghentikan langkah untuk belajar hanya karena tidak sanggup membeli buku dan pena?

Kemudian negara pun bersuara.

Presiden menyatakan keprihatinan mendalam.

Menteri Sekretaris Negara tampil rapi dengan diksi administratif yang sudah sangat kita hafal: evaluasi menyeluruh, koordinasi lintas sektor, pendataan diperkuat, mekanisme diperbaiki.

Semua kalimatnya benar, normatif, dan sah secara tata kelola.

Dari bumi NTT, sang gubernur bahkan secara jujur berkata, “Saya malu”.

Ya, tentu saja ini memalukan, memalukan bagi negara yang rajin mengukur pertumbuhan —namun ternyata gagal mendengarkan kesepian seorang anak.

Memalukan bagi sistem yang sigap mencatat laporan, tetapi terlambat mendengar tangis yang terlalu pelan.

Pernyataan itu memang penting sebagai awal, tetapi tragedi tersebut menagih lebih dari sekadar pernyataan rasa malu yang diungkapkan melalui konferensi pers.

Negara seharusnya tidak sekadar hadir untuk memulasara jenazah.

Kehadirannya harus dirasakan jauh sebelum keputusasaan datang; memastikan setiap anak bangsa menggenggam buku tulis dengan penuh harapan, bukan mencari pegangan pada seutas tali.

Paradoks Kelimpahan: Ruang Sunyi dalam Riuh Filantropi

Indonesia—sebuah negeri di mana jumlah lembaga sosial mungkin sanggup menyaingi deretan warung kopi di pelosok desa—ternyata masih menyisakan ruang hampa yang begitu mencekam.

Di celah sunyi itulah, seorang anak bisa merasa hidupnya benar-benar tanpa penopang.

Kita memiliki kementerian sosial, badan pengentasan kemiskinan, hingga program perlindungan anak yang anggarannya menyentuh angka ratusan triliun.

Belum lagi tumpukan notulensi rapat koordinasi yang volumenya mungkin setebal ensiklopedia, namun ironisnya, semua instrumen raksasa itu gagal menangkap suara lirih seorang bocah yang sedang meregang harapan.

Realitas pahit di Ngada mengubah dokumen megah negara menjadi sekadar brosur diskon tak berguna di bawah tikar pondok.

Birokrasi yang ada gagal mengulurkan tangan penyelamat meski tumpukan regulasi memenuhi ruang-ruang rapat.

UM SURABAYA

Tragedi bunuh diri pada anak sering kali berakar pada fenomena yang oleh para peneliti disebut sebagai cumulative stress vulnerability.

Ini bukanlah akibat dari penyebab tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai tekanan hidup yang saling bertumpuk.

Dalam kasus bocah tersebut, terlihat jelas adanya konvergensi antara kemiskinan struktural, keterpisahan emosional dalam keluarga, serta akses pendidikan yang terbatas.

Ironisnya, di tengah masyarakat kita yang menjunjung tinggi semangat gotong royong, kita justru masih mengalami defisit sistem deteksi dini terhadap kesehatan mental.

Belajar dari negara seperti Finlandia dan Jepang yang pernah terjebak dalam krisis serupa, mereka meresponsnya melalui pendekatan lintas sektoral yang integratif.

Mereka tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat ‘infrastruktur jiwa’ dengan menempatkan konselor psikologis di tingkat sekolah dasar, menyediakan hotline nasional yang responsif, serta memperkokoh sistem intervensi berbasis komunitas.

Melampaui Seremoni, Merawat Akar Kemanusiaan

Indonesia sejatinya memiliki modalitas sosial berbasis gotong royong yang amat melimpah.

Namun sayangnya, kita kerap terjebak dalam ritualisme seremoni bantuan yang melelahkan.

Kita jauh lebih sibuk membidik kamera pada momen serah terima sembako ketimbang memetakan trauma dan luka psikologis yang mengeram di batin penerimanya.

Di titik inilah kita memasuki babak yang kian satiris sekaligus tragis.

Zakat—yang secara teologis merupakan instrumen redistribusi kekayaan paling revolusioner dalam sejarah Islam—sering kali direduksi menjadi sekadar hajatan seremonial.

Tak jarang, kita lebih terobsesi pada eforia pembagian paket Ramadan yang riuh dengan spanduk sponsor—yang ukurannya terkadang lebih kolosal ketimbang isi paketnya sendiri.

Kita seolah lupa bahwa delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat tidak hanya menanggung lapar di bulan suci, melainkan sepanjang tahun.

Dalam cakrawala ekonomi Islam klasik, zakat adalah pilar utama pemangkas ketimpangan sosial.

Namun dalam realitasnya, kita sering kali lebih terpaku menghitung deretan angka dalam laporan tahunan daripada menatap wajah-wajah penuh nestapa yang membutuhkan sentuhan kemanusiaan yang nyata.

Tragedi di Ngada harus menjadi titik balik yang mengguncang kesadaran kolektif kita.

Inilah saatnya kita berhenti terpaku pada dinginnya deretan angka, lalu mulai menyelami kedalaman batin kita sendiri.

Kita harus menyudahi narasi-narasi programatik yang kering, dan mulai mendengarkan suara hati yang paling murni.

Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa besar anggaran yang dikucurkan, melainkan: Apa yang telah kita perbuat untuk melindungi nyawa anak-anak kita?

Sejauh mana kita hadir untuk menopang kerapuhan masyarakat kita? Dan apa kontribusi nyata kita bagi martabat negara ini?

Tragedi memilukan di Ngada adalah lonceng peringatan bahwa perjalanan kita masih amat jauh.

Masih ada banyak lubang yang perlu ditambal, banyak sistem yang harus dibenahi, dan banyak empati yang harus kita pelajari kembali.

Mari memulai dari titik yang paling dekat: dari diri kita sendiri, dari meja makan keluarga kita, dan dari lingkungan masyarakat terkecil di sekitar kita.

Tak ada lagi waktu untuk menunda. Dengan sinergi dan ketulusan, kita mampu menciptakan perubahan. Kita bisa memastikan bahwa di masa depan, Indonesia adalah rumah yang hangat dan aman bagi setiap harapan anak bangsa. Aamiin…***