Perwujudan Masyarakat Madani membawa optimisme dan pesimisme, yaitu antara dapat tercapai dan hanya tergapai. Yang pertama mengandung arti mimpi menjadi nyata, sedangkan yang kedua hanyalah mimpi hampa. Demikian yang tersirat dari diskusi sejumlah cendekiawan Muslim Indonesia dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Viabilitas Masyarakat dan Negara Madani di Era Modern”, di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
FGD ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong Persidangan Perdana Majelis Cendekiawan Madani (MCM) Malaysia-Indonesia (Malindo) yang akan digelar di Kuala Lumpur pada 21–24 Agustus 2025 mendatang. MCM dibentuk atas usulan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, kepada Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Majelis ini dimaksudkan sebagai wadah silaturahim dan silatulfikri para cendekiawan Muslim dari dua negara serumpun, dengan tujuan merumuskan Wawasan Masyarakat Madani yang dapat diterapkan dalam konteks negara-bangsa di Dunia Islam, khususnya.
Hadir dalam forum tersebut, antara lain Komaruddin Hidayat, Anwar Abbas, Hajriyanto Y Thohari, Sudarnoto A. Hakim, Didik J. Rachbini, Zaitun Rasmin, Pipip Ahmad Rifai, Sadeli Karim, Agus Wicaksono, Sabriati Azis. Selain itu, hadir pula Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Syed Mohammad Hazrin Tengku Hussin, Atase Ugama Shamsuri Bin Ghazali, dan sejumlah diplomat Malaysia lainnya.
Sebagai pelaksana dan sekaligus moderator FGD, Din Syamsuddin (Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations/CDCC) dan Ahmad Fuad Fanani (Direktur Eksekutif CDCC).
Mantan Rektor UIN Jakarta dan UIII, Komaruddin Hidayat dalam paparannya menjelaskan bahwa masyarakat madani sejak masa Nabi Muhammad SAW telah memiliki tiga irisan nilai, yaitu keagamaan, kebangsaan, dan peradaban.
“Maka perwujudannya pada era modern harus menampakkan nilai-nilai etika pada tiga irisan (layers) tersebut,” jelas Komaruddin. “Dalam konteks Indonesia, perwujudan masyarakat madani menghadapi kendala, yaitu kuatnya peran negara di hadapan masyarakat madani. Sehingga elit agama pun sering tidak berkutik saat di hadapan kekuasaan politik,” lanjut Komaruddin yang kini menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia.
Sedangkan Ketua MUI Pusat Sudarnoto A. Hakim, yang juga pengamat tentang Malaysia, menambahkan bahwa dalam konteks Malaysia perwujudan masyarakat madani menjadi tidak mudah karena adanya kendala perkauman atau perpuakan yg kuat. Padahal, menurut Sudarnoto, masyarakat madani meniscayakan adanya persamaan dan kebersamaan antar kaum dan puak dalam masyarakat majemuk.
Mantan Dubes Indonesia di Beirut, Hajriyanto Y Thohari, yang hadir dalam forum tersebut memberi analisa viabilitas masyarakat madani di Timur Tengah. Menurut Hajriyanto, ada ketidak kondusifan, baik karena faktor kekabilahan/etnisitas maupun sistem kekuasaan dan format pemerintahan yang menganut sistem monarki.
“Saya pesimis masyarakat madani dapat terwujud dalam latar sistem kekuasaan dan politik negara-negara Arab dewasa ini”, ujar Mantan Wakil Ketua MPR itu.
Sebagai moderator FGD, Din Syamsuddin memberi catatan penutup. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2 periode (2005-2010 dan 2010-2015) ini menyampaikan bahwa perwujudan masyarakat madani di Malaysia dan Indonesia perlu tetap menjadi cita-cita, walaupun kita harus responsif terhadap realitas dunia baru. Pergeseran geostrategis, geopolitik dan geoekonomi dunia yang menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai episentrum pertumbuhan dan peradaban dunia memang membawa tantangan dan sekaligus peluang.
“Sikap kita yg terbaik adalah mentransformasi tantangan menjadi peluang. Hal ini antara lain meniscayakan penguatan masyarakat madani dan perbaikan rezim kekuasaan politik, yang berwujud pada kolaborasi positif dan konstruktif di antara kedua pihak,” ungkap Guru Besar Politik Islam Global UIN Jakarta itu.
Gagasan-gagasan yang lahir dari FGD tersebut akan dibawa oleh 40 anggota Delegasi Indonesia dalam Persidangan Perdana Majelis Cendekiawan Madani (MCM) Malindo di Kuala Lumpur pada akhir Agustus ini. Persidangan MCM Malindo, dengan jumlah peserta mencapai 99 cendekiawan — terdiri dari 59 peserta dari tuan rumah Malaysia dan 40 dari delegasi tamu Indonesia — rencananya berlangsung setiap tahun secara bergantian di Malaysia dan Indonesia. Persidangan perdana ini sebagai penyelenggara adalah Institut Kemajun Islam Malaysia (IKIM) dan dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Putra Jaya.***
0 Tanggapan
Empty Comments