Guru Menanggung Beban Negara, Bukan Menjadi Bebannya

Beberapa hari terakhir, pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri ITB pada Kamis, 7 Agustus 2025, yang menyampaikan bahwa “Guru itu beban negara…” saat menyinggung soal gaji guru dan dosen menjadi perhatian masyarakat luas, khususnya para warganet.

“Menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar,” lanjut Ibu Sri Mulyani kala itu. Pernyataan ini tentu sangat menyinggung perasaan para pendidik di Indonesia, terutama mereka yang masih jauh dari kata sejahtera. Apalagi ucapan itu terlontar di saat para pendidik tengah menyemarakkan hari kemerdekaan bangsa yang sangat dicintai.

Di sisi lain, seminggu setelahnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp 757,8 triliun untuk sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sebenarnya ini merupakan bukti bahwa pemerintah sangat memperhatikan sektor pendidikan. Bahkan, Menkeu juga merincikan peruntukan dari dana tersebut.

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah benar-benar berbenah pada sistem, serta pada hal-hal yang terkait dengan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Apakah ini yang membuat beliau (Menkeu) menyampaikan bahwa guru itu beban negara? Dan benarkah guru memang menjadi beban bagi bangsa ini?

Beban Guru dan Amanat Konstitusi

Menilik Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa”, serta Pasal 31 UUD 1945 yang mengatur mengenai pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka jelaslah bahwa itu merupakan beban seorang guru.

Tonggak utama pendidikan suatu bangsa memang berada di pundak para pendidik yang disebut “pahlawan tanpa tanda jasa” itu.

Di situlah jelas tergambar bahwa guru memiliki peran utama dalam peradaban. Ia mengantarkan putra-putri bangsa menuju cita-cita luhur: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beban yang dipikulnya sangatlah berat. Namun, sering kali jerih payahnya tidak sebanding dari sisi ekonomi, jauh dari popularitas selebriti hingga kemewahan para elite negeri.

Setiap pergantian pemerintahan, guru disibukkan dengan berbagai penyesuaian: dari kurikulum, regulasi, hingga administrasi.

Belum lagi menghadapi anak didiknya yang kadang mencaci bahkan sampai menyeretnya ke ranah hukum. Sungguh ironi, bila kesejahteraannya pun masih jauh dari kata layak, apalagi sampai dianggap sebagai beban negara.

Mungkin benar, Ibu (Sri Mulyani), guru itu memang beban negara. Namun ada kata yang mungkin Ibu lupa: menanggung. Guru itu menanggung beban negara.

Masa depan anak-anak bangsa ada di tangan mereka. Kemajuan bangsa ada di pundak mereka. Setiap pembelajaran yang dilakukan guru semata demi masa depan negeri ini, dengan ketulusan hati untuk kebaikan bersama.

Guru memang beban negara, sebab ia rela bertahan demi keberlangsungan hidup bangsa. Terkadang Rp500 ribu sebulan yang tak sebanding dengan gaji para dewan diterimanya dengan keikhlasan.

Meski tanpa tunjangan, ia tetap menuju kelas dengan senyum, berharap kehidupan anak didiknya kelak lebih baik darinya.

Jadi, Ibu, akan sangat memberatkan keuangan negara bila seorang guru harus mendapat gaji dan tunjangan setara wakil rakyat, atau fasilitas setara pejabat.

Biarlah guru-guru menikmati kesederhanaannya dengan beban yang ditanggungnya. Namun jangan pernah menyalahkan atau menyulitkan mereka jika bangsa ini masih tertinggal dari negara lain.

Guru adalah Tanggung Jawab Negara

Seharusnya, guru menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran. Yang paling penting diutamakan adalah kesejahteraan mereka.

Agar guru bisa mengajar dengan tenang tanpa memikirkan apa yang akan dimakan esok hari. Agar para pendidik mampu hidup dengan harapan dalam perlindungan negara.

Kami para guru sangat mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo yang sejauh ini memperhatikan pendidikan, dan berharap ke depan semakin memudahkan guru serta siswa dalam proses pembelajaran.

Juga, antara guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama semestinya memiliki kesetaraan, khususnya dalam jenjang karier dan kesejahteraan.

Namun, tolonglah dengan sangat, jangan ada lagi ucapan-ucapan yang menyakitkan. Jangan ada kata-kata yang membuat guru kecewa.

Guru bukanlah beban negara, melainkan tanggung jawab negara. Mereka pun perlu ditingkatkan gajinya, bukan hanya wakil rakyat. Mereka juga ingin hidup layak, bukan hanya pejabat yang terhormat.

Guru memang pahlawan tanpa tanda jasa, tapi bukan berarti jasanya sia-sia. Dari tangan merekalah lahir generasi bangsa yang melek huruf.

Dari didikan merekalah lahir para pemimpin bangsa. Jangan hanya berkata “demi rakyat”, sementara yang sejahtera hanya pejabat. Kami, para guru, masih menaruh harapan besar kepada negara untuk Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat.

Sehat selalu untuk guru-guru di seluruh Indonesia. (*)