Demonstrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi dijamin oleh konstitusi. Namun, menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, perlu kewaspadaan ekstra terhadap kelompok yang menyusup dan mengubah aksi menjadi anarki.
Haedar mengingatkan bahwa demonstrasi besar rentan berubah arah dan terbawa arus jika tidak diantisipasi. Ia menegaskan pentingnya membedakan antara aksi demokratis dan makar.
“Pada titik ini sebenarnya kita bisa membedakan antara demonstrasi aksi yang tadi bersifat demokratis, dan mengikuti aturan-aturan regulasi dengan anarki,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Muhammadiyah.or.id.
Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menyoroti adanya aktor intelektual yang menunggangi demonstrasi untuk menciptakan kekacauan. Ia mendesak masyarakat dan aparat agar dapat mengenali perbedaan antara demonstran murni dan provokator.
“Perlu diwaspadai penyusupan oleh aktor intelektual. Mereka berada di balik layar, tidak tampak, namun sangat berpengaruh terhadap dinamika aksi,” katanya.
Haedar juga menyerukan agar DPR menjaga etika dalam melayani rakyat. Transparansi terkait gaji, tunjangan, serta proses legislasi lewat uji publik dinilai penting agar tidak menimbulkan keresahan.
Lebih jauh, ia mengungkap bahwa keresahan rakyat tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Kesenjangan sosial-ekonomi dan demokrasi yang belum tuntas menjadi lahan subur bagi provokasi. Menurutnya, konsolidasi demokrasi dan sistem ekuitas perlu diperkuat agar aspirasi masyarakat tersalurkan tanpa ancaman anarki.
Haedar menekankan bahwa menjaga ruang demokrasi yang sehat bukan hanya tanggung jawab aparat atau lembaga negara, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sinergi lintas elemen bangsa diperlukan agar demonstrasi tetap berada pada jalur konstitusional serta tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menambahkan bahwa pendidikan politik masyarakat harus diperkuat. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi akan mengurangi kerentanan terhadap provokasi. Dengan begitu, demonstrasi dapat berjalan aman, tertib, dan bermakna bagi perkembangan demokrasi Indonesia.
Haedar melihat sistem yang dijalankan di Indonesia masih dalam proses menuju mapan. Karena itu, perlu perbaikan terus-menerus agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk menimbulkan masalah.
Selain itu, kesenjangan sosial menjadi tantangan serius yang tak bisa diabaikan. Ada masyarakat kelas menengah ke bawah, bahkan yang miskin sekali, sementara sebagian kecil memiliki segalanya. Kesenjangan ini menimbulkan kecemburuan yang dapat memicu terjadinya anarki. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments