Iran dan Memuncaknya Solidaritas Global

Oleh: Muhammad Roissudin – Mahasiswa Doktoral Studi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

PWMU.CO – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah terus memanas, dan mencapai puncaknya ketika Iran meluncurkan serangan balasan terhadap Israel pada awal Juni 2025. Langkah ini dipicu oleh eskalasi militer Israel yang sebelumnya telah menewaskan lebih dari 55.000 jiwa di Gaza. Ironisnya, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Situasi ini memunculkan berbagai respons dari komunitas internasional.

Beberapa negara Barat mengecam aksi balasan Iran, menyebutnya sebagai bentuk provokasi. Namun, sebagian besar negara di dunia, terutama di kawasan Global Selatan, justru menunjukkan simpati terhadap langkah tersebut.

Narasi publik internasional mulai membingkai Iran bukan hanya sebagai kekuatan regional yang reaktif, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik.

Dari sisi komunikasi massa dan sosial media, narasi #FreePalestine dan #GazaGenocide membanjiri jagat maya. Dukungan ini juga diperkuat oleh frustasi global terhadap sikap standar ganda negara-negara KTT G7 dan lembaga-lembaga internasional seperti PBB yang dinilai gagal menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza.

Memuncaknya Solidaritas Global

Aksi Iran telah memicu efek domino solidaritas. Negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan Korea Utara seolah secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap Iran. Dukungan ini bukan merupakan pembenaran terhadap kekerasan, melainkan ekspresi penolakan terhadap ketidakadilan dan dominasi sepihak yang dilakukan oleh Israel dalam konflik berkepanjangan dengan Palestina.

Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Irak, dan Uni Emirat Arab meningkatkan kesiapsiagaan militer, menandakan keprihatinan serius terhadap ancaman regional. Di saat yang sama, Qatar dan Oman tampil sebagai pihak netral yang mencoba membuka jalur dialog antara Teheran dan Washington. Dalam laporannya, Al Jazeer pada Senin (7/6/2025) mencatat bahwa peningkatan kekuatan militer di Teluk berbanding lurus dengan meningkatnya tensi diplomatik di Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, Pertemuan KTT G7 yang digelar di Kanada pada pertengahan Juni justru menunjukkan bias yang kental. Dalam rilis resminya, G7 menyatakan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri tanpa menyinggung secara langsung agresi terhadap Gaza.

Sementara itu, Media Spanyol El Salto Diario pada Sabtu (19/6/2025) menulis tajuk: “G7 Fails to See Gaza as Human.” Selain itu, Editorial La Vanguardi menambahkan bahwa tidak ada perang yang membenarkan penghancuran fasilitas medis dan kematian anak-anak.

Dalam konteks inilah absennya Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dari KTT G7 menjadi sorotan publik. Alih-alih menghadiri pertemuan di Kanada, Prabowo memilih menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg.

Reuters Sabtu (19/6/2025) juga melaporkan bahwa kedua pemimpin membahas kerja sama strategis di bidang pertahanan, energi, dan pangan. Publik menuding, ketidakhadiran ini terbaca sebagai isyarat politik bahwa Indonesia menolak konsensus sepihak dalam pertemuan yang di gelar di Kanada pada Selasa-Kamis (15-17/6/2025) lalu.

Dari Negeri Paman Sam, dinamika internal juga menunjukkan pergeseran yang masif. Sejumlah legislator, seperti Bernie Sanders, secara terbuka menolak kebijakan luar negeri AS yang dinilai terlalu pro-Israel. Dalam wawancara dengan The Washington Post pada Rabu (16/6/2025), ia menyatakan bahwa kebijakan luar negeri yang berat sebelah justru memperkeruh upaya damai jangka panjang di kawasan.

Selain itu, Pengamat geopolitik seperti Prof. Paul R. Pillar (Georgetown University) menegaskan dalam Responsible Statecraft Kamis (17//62025) bahwa bergabung dalam agresi terhadap Iran hanya akan memperluas ketidakstabilan kawasan dan merugikan kepentingan jangka panjang AS. Sementara itu, pakar hubungan internasional dan filantropi global, Prof. Ayesha Karim dari Universitas Karachi, menyebut bahwa simpati terhadap Iran tidak lahir dari semangat permusuhan, melainkan dari kerinduan global terhadap keadilan yang telah lama dilanggar oleh struktur internasional.

Tantangan Aksi Filantropi Global

Dampak konflik ini tidak hanya berhenti di tataran diplomatik. Organisasi-organisasi kemanusiaan internasional menghadapi tantangan besar. Menurut laporan Alliance Magazine pada Juni 2025, lebih dari 50 persen organisasi filantropi internasional merasa dibatasi secara politik ketika menjalankan misi kemanusiaannya di kawasan konflik. Kekhawatiran terbesar datang dari politisasi bantuan, stigmatisasi lembaga, dan resistensi dari otoritas lokal yang curiga terhadap intervensi asing.

Kondisi ini diperparah oleh penghancuran fasilitas kesehatan di Gaza. El País Rabu, (4/6/2025) mencatat bahwa lebih dari 90 persen rumah sakit di Gaza lumpuh akibat serangan udara Israel, yang sebagian besar dilakukan dengan dalih mengincar markas militer Hamas. Padahal laporan langsung dari WHO menyatakan bahwa banyak rumah sakit tersebut aktif melayani warga sipil dan tidak terindikasi sebagai fasilitas militer.

PBB sendiri, lewat pernyataan Volker Türk selaku UN High Commissioner for Human Rights pada Jumat (13/3/2025), menyebut bahwa penderitaan warga Gaza mengerikan dan tidak dapat diterima. Laporan ini memperkuat kritik terhadap negara-negara G7 yang gagal menekan Israel untuk menghentikan agresinya.

Sementara peran Organization of Islamic Cooperation (OIC) atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dituding mandul, hanya menjadikan aksi Built Out kepada sejumlah negara anggota sekadar diplomasi basa-basi setengah hati tanpa konsep yang kongkrit.

Di Indonesia, ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga menyuarakan kritik yang tak kalah tajam. Melalui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir menyampaikan keprihatinan atas tragedi GAZA dan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang terjadi pada pertengahan 2025.

“Dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara besar yang punya kekuatan kebijakan di PBB, harus segera mengakhiri tragedi Gaza,” ujar Prof Haedar kepada Republika.co.id usai dinobatkan sebagai Tokoh Perbukuan Islam 2025 dalam ajang Islamic Book Fair (IBF) 2025 di JCIC, Senayan, Rabu (18/6/2025).

Senada dengan itu, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, dalam wawancara bersama Kompas pada Rabu (18/6/2025) menyatakan bahwa Indonesia harus tegas dalam menyuarakan keadilan dan menolak standar ganda negara-negara Barat.

Seruan ormas ini menguatkan posisi Indonesia di tengah konflik global. Tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pihak yang aktif mempromosikan perdamaian dan keadilan internasional.

Dalam lanskap geopolitik yang terus berubah, Iran telah bertransformasi dari sekadar aktor regional menjadi simbol global perlawanan terhadap ketimpangan internasional. Solidaritas yang muncul bukan sekadar reaksi emosional, tetapi refleksi dari kekecewaan mendalam terhadap sistem internasional yang gagal melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah situasi ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran moral strategis: tidak berpihak secara militer, namun berpihak pada kemanusiaan. (*)

Editor Ni’matul Faizah