Minimnya kesadaran pimpinan daerah Muhammadiyah dalam memantau jejak digital menjadi sorotan utama Jamroji, M.Comms, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), saat menyampaikan materi bertema Pengukuran dan Evaluasi Reputasi Digital di kantor PWM Jatim, Sabtu (11/10/2025).
Dalam paparannya, Jamroji membuka sesi dengan sebuah anekdot tentang program perubahan Kampung Jodipan di Malang yang sukses viral meski bukan kampung kumuh peringkat pertama.
“Kenapa itu kita pilih? Karena pertimbangan publikasi dan viralitas,” ujarnya. “Kalau Bapak bisa mengubah kampung kumuh nomor satu, tapi tidak terpublikasikan, orang tidak banyak tahu. Bisa menimbulkan perubahan yang besar? Nggak bisa.”
Menurut Jamroji, pesan penting dari kisah itu sederhana: aksi hebat tanpa publikasi dan dampak tidak akan diakui di era digital.
Kondisi Darurat: Minimnya Monitoring Reputasi
Melalui polling singkat di forum, hampir seluruh peserta mengakui bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) belum pernah melakukan monitoring pemberitaan, analisis sentimen publik, maupun survei kepuasan stakeholder.
“Artinya, yang kita sadari ternyata hampir di semua lembaga di level PDM, kesadaran akan reputasi digitalnya masih cukup minim,” ujar Jamroji.
Ia menegaskan, hal ini berbahaya karena kini definisi “siapa kita” telah bergeser.
“Kalau dulu siapa kita dilihat dari perilaku, sekarang siapa kita dilihat dari media sosial,” tegasnya.
Reputasi digital, lanjutnya, merupakan gabungan dari apa yang dikatakan organisasi (melalui paid dan owned media) dan, yang lebih penting, apa yang dikatakan publik tentang organisasi (earned media).
Tantangannya adalah bagaimana aktivitas PDM bisa memiliki nilai berita tinggi agar media lain mau mengutip dan memberitakan tanpa diminta atau dibayar.
Jamroji menegaskan perbedaan mendasar antara branding dan reputasi. “Branding itu yang kita bangun dan kendalikan, sedangkan reputasi adalah persepsi publik yang tidak bisa kita kendalikan,” jelasnya.
“Kalau reputasinya bagus itu dipercaya, karena orang lain yang ngomong tentang kita.”
Ia juga mengingatkan pentingnya etika digital anggota Muhammadiyah, sebab perilaku individu turut membentuk persepsi publik terhadap organisasi.
“Sekarang dosa abadi itu nyata di internet. Sekali kita berbuat kesalahan dan diunggah, maka selamanya itu akan ada selama internet masih ada,” ujarnya mengingatkan.
Lima Dimensi Reputasi Digital
Untuk mengukur reputasi secara komprehensif, Jamroji memperkenalkan lima dimensi utama:
- Visibility: Seberapa jauh Muhammadiyah hadir dan dibicarakan di ruang digital.
- Kredibilitas: Tingkat keakuratan dan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan.
- Kepercayaan (Trust): Keyakinan publik terhadap nilai dan aksi Muhammadiyah.
- Engagement: Tingkat interaksi dan dukungan publik (like, komentar, share).
- Sentimen: Nada pembicaraan publik, apakah positif, netral, atau negatif.
Fokus kritik Jamroji tertuju pada dimensi engagement.
“Banyak pengelola media sosial PDM tidak menyadari bahwa ciri utama media sosial adalah interaktif,” ujarnya.
“Konten sering dibuat seperti pengumuman satu arah tanpa call to action, dan komentar dari audiens sering dibiarkan tanpa tanggapan.”
Seruan Investasi Digital dan Waspada AI
Sebagai solusi, Jamroji menyerukan agar PDM mulai berinvestasi pada alat monitoring digital seperti Brand24, yang mampu melacak isu, mention, dan sentimen publik secara real-time.
Monitoring ini, katanya, penting untuk memastikan konten dakwah Muhammadiyah selalu relevan dengan isu masyarakat.
“Kalau dakwah hanya berpegang pada materi lama tanpa menyesuaikan konteks, maka akan kehilangan relevansi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti ancaman AI dan hoaks yang semakin canggih menciptakan konten palsu yang tampak nyata. Karena itu, menjaga indeks kredibilitas (credibility index) menjadi hal paling penting agar eksistensi Muhammadiyah tetap kokoh di tengah gempuran informasi digital. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments