Iklan Mudipat Landscape
Iklan Mudipat Mobile

Jawaban Jokowi atas Kritik Haedar Nashir tentang 1 Persen Warga yang Kuasai 55 Persen Aset Nasional

Iklan Landscape Smamda
pwmu.co -
Presiden Jokowi berbincang dengan Ketua Umum PP Muhamamdiyah di sela pembukaan Tanwir di Ambon, didampingi beberapa menteri dan Gubernur Maluku. (foto Al Farisy/pwmu.co)

PWMU.CO – Sesuai dengan tema yang diusung, “Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan”, Tanwir Muhammadiyah 2017 di Ambon juga berisi berbagai keprihatinan bangsa. Beberapa kritik tajam tentang kondisi kebangsaan hasil pencermatan Muhammadiyah juga dilontarkan langsung di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi.

Salah satu kritik keras dilontarkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, DR Haedar Nashir adalah kondisi penguasaan aset nasional. “Pada tahun ini publik dikejutkan oleh data bahwa 1 persen orang menguasai 55 persen kekayaan Indonesia,” jelas Haedar saat menyampaikan pidato iftitah Tanwir. “Bahkan terdapat pendapat yang menunjukkan angka yang lebih dramatik,” lanjut Haedar tentang kondisi ketimpangan di negeri ini.

(Berita terkait: Di Depan Presiden Jokowi, Haedar Nashir: Tidak Boleh Ada Tangan Perkasa Mendikte, Menyandera, dan Menguasai Indonesia)

Yang lebih menyedihkan, tambah Haedar, para penguasa kekayaan itu kebanyakan adalah para pemilik modal, baik domestik maupun asing. Mereka hanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan kesinambungan sekaligus nasib mayoritas rakyat.

“Kondisi kesenjangan tersebut dapat menjadi ancaman nasional yang tidak ringan,” tambah Haedar. Sebab, lanjut Haedar, kondisi ini akan banyak melahirkan berbagai kondisi yang negatif. “Dalam situasi senjang secara ekonomi plus persoalan politik dan sosial-budaya, akan lahir masalah kecemburuan, sentimen, dan kerenggangan sosial.”

(Baca juga: Ketika Ada yang Bisiki agar Tidak Hadiri Tanwir karena sudah Hadiri Muktamar Muhammadiyah, Begini Jawaban Jokowi)

Kecemburuan, sentimen, dan kerengangan sosial ini jika tidak tertangani dengan baik, bisa menjadi problem yang mencemaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Dapat berubah menjadi benih ketegangan, konflik, kekerasan, dan anarkisme sosial,” Haedar mengingatkan.

“Karenanya pemerintah dan semua elemen bangsa mesti prihatin dan menemukan solusi yang adil dan menyeluruh dalam menghadapi problem kesenjangan sosial dan ketimpangan di Republik ini,” tegas Haedar. Baca sambungan di halaman 2: Kritik keras tersebut ternyata langsung ditanggapi oleh Presiden Jokowi …

Iklan Landscape Unmuh Jember

Baca Lainnya

Iklan pmb sbda 2025 26

0 Tanggapan

Empty Comments

Search
Menu