Iklan Mudipat Landscape
Iklan Mudipat Mobile

Kemenag dan DPR Tegaskan Persatuan di Awal Ramadan

Iklan Landscape Smamda
Kemenag dan DPR Tegaskan Persatuan di Awal Ramadan
Kemenag dan DPR Tegaskan Persatuan di Awal Ramadan, Foto: Istimewa (Kemenag)
pwmu.co -

Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR mengajak umat Islam untuk menjaga persatuan dan saling menghormati perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 H/2026 M di Indonesia.

Seruan ini disampaikan usai Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan di Jakarta, Selasa (17/2/2026), di mana pemerintah menetapkan awal puasa jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Dikutip dari kemenag.go.id, Keputusan tersebut diambil melalui proses yang menggabungkan pertimbangan syar’i dan ilmiah secara komprehensif.

Mekanisme Hisab dan Rukyat

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, “Penetapan awal Ramadan dilakukan melalui mekanisme yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, yakni memadukan hisab dan rukyat.

Keputusan ini bukan hanya pertimbangan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kepastian bagi umat.”

Menag juga mengajak masyarakat menyikapi kemungkinan perbedaan dengan kedewasaan. “Kalau pun ada yang memulai berbeda, mari kita hormati. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menyikapi perbedaan dengan rukun. Jangan sampai perbedaan teknis mengurangi ukhuwah kita sebagai sesama umat Islam.”

Paparan Tim Hisab Rukyat

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa sidang telah membahas penentuan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah.

Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memungkinkan untuk dirukyat, sehingga 1 Ramadan 1447 H ditetapkan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Iklan Landscape UM SURABAYA

“Berdasarkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah yang telah didiskusikan, hilal tidak memungkinkan terlihat karena posisinya masih minus,” ujar Marwan.

Ia menekankan bahwa perbedaan metode penetapan awal bulan Hijriah tidak boleh menjadi alasan perpecahan di kalangan umat Islam.

Pesan Persatuan

Marwan menambahkan, “Perbedaan jangan membuat kita tercerai-berai. Mari saling menghargai dan memperbanyak amal ibadah.” Komisi VIII DPR RI mendukung langkah Menteri Agama untuk terus mempertemukan berbagai pendekatan penetapan awal bulan Hijriah, termasuk wacana kalender global, demi terciptanya kebersamaan umat di masa mendatang.

Hadirnya Tokoh dan Lembaga Terkait

Sidang Isbat ini dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, pimpinan ormas Islam, serta perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta.

Tim Hisab Rukyat Kemenag turut menyampaikan paparan hasil pengamatan dan perhitungan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia.

Iklan Landscape Unmuh Jember

Baca Lainnya

Iklan pmb sbda 2025 26

0 Tanggapan

Empty Comments

Search
Menu