Ketika Dunia Sibuk dengan Minyak, Palestina Kembali Dilupakan

Dunia hari ini seakan tersedot ke dalam pusaran konflik baru. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026 telah mengguncang stabilitas global. Blokade Selat Hormuz menjadi simbol kepanikan dunia: jalur energi terganggu, pasar bergejolak, dan negara-negara besar berebut mengamankan kepentingannya.

Namun di balik hiruk-pikuk geopolitik itu, ada tragedi lama yang kembali tenggelam: Palestina.

Ini bukan sekadar konflik yang terlupakan, melainkan cermin kegagalan moral dunia.

Selama bertahun-tahun, rakyat Palestina hidup dalam bayang-bayang blokade, operasi militer, dan pembatasan hak sipil. Kini, pembatasan akses ibadah di Masjid Al-Aqsa kembali menegaskan ironi global: dunia yang lantang berbicara tentang kebebasan beragama justru diam ketika prinsip itu diinjak-injak di Yerusalem.

Masjid Al-Aqsa bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah simbol identitas, sejarah, dan martabat. Ketika akses terhadapnya dibatasi, yang dilukai bukan hanya hak beribadah, tetapi juga harga diri kemanusiaan.

Yang lebih mengusik adalah standar ganda yang semakin nyata. Dunia bereaksi cepat ketika Selat Hormuz terancam karena menyangkut energi dan ekonomi global. Namun ketika warga sipil Palestina menghadapi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, respons internasional cenderung lambat, bahkan nyaris apatis.

Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah nilai kemanusiaan benar-benar universal, atau hanya berlaku ketika selaras dengan kepentingan strategis?

Peran para pemimpin dunia tak luput dari sorotan. Banyak kebijakan yang diambil justru memperpanjang konflik, bukan menyelesaikannya. Dukungan politik dan militer terhadap Israel, terutama dari Amerika Serikat, terus menjadi sumber kontroversi yang memperdalam ketimpangan kekuatan di kawasan.

Di titik ini, kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali diuji. Sebagai lembaga penjaga perdamaian dunia, PBB tidak bisa terus berlindung di balik resolusi tanpa daya paksa. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pernyataan, tetapi tindakan nyata.

Lalu, di Mana Posisi Indonesia?

Sebagai negara yang secara tegas menolak penjajahan dalam konstitusinya, UUD 1945, Indonesia tidak memiliki ruang untuk bersikap ambigu. Dukungan terhadap Palestina bukan sekadar sikap politik luar negeri, tetapi amanat ideologis.

Namun di tengah kompleksitas geopolitik global, Indonesia tidak cukup hanya bersuara. Diplomasi harus lebih progresif, peran di forum internasional diperkuat, dan langkah konkret harus dihadirkan, baik melalui jalur kemanusiaan, politik, maupun kerja sama multilateral.

Indonesia memiliki potensi menjadi jangkar moral di tengah dunia yang semakin pragmatis. Namun potensi itu hanya akan bermakna jika diiringi keberanian politik dan konsistensi sikap.

Dunia memang membutuhkan stabilitas ekonomi. Namun jika stabilitas itu dibangun di atas pengabaian penderitaan manusia, maka yang tercipta bukanlah perdamaian, melainkan ketidakadilan yang ditunda.

Palestina bukan isu pinggiran. Ia adalah ujian bagi nurani global.

Jika dunia terus gagal menjawabnya dengan adil, maka konflik demi konflik hanya akan terus berulang. Dan perdamaian, sekali lagi, akan tinggal sebagai retorika kosong yang kehilangan makna.