Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berupaya meningkatkan pemerataan serta kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah kebijakan redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik.
“Sejatinya, filosofi pendidikan adalah bentuk kolaborasi atau gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan untuk memanusiakan manusia,” tutur Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Kebijakan Redistribusi Guru ASND dan Pendidikan Inklusif di Kota Makassar, beberapa waktu lalu.
Fajar menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. “Pada Oktober lalu, saya berkunjung ke SD Tamansiswa Jetis di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, serta Institut Nasional (Indonesisch Nederlandsche School) Kayutanam di Padang Pariaman yang didirikan oleh Mohammad Syafei,” ujarnya.
Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan peran penting para tokoh pendidikan dalam membangun satuan pendidikan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan talenta peserta didik. “Untuk mengembangkan potensi murid, diperlukan guru yang berkualitas,” tegasnya.
Wamen Fajar menambahkan, peran guru di era pendidikan modern semakin kompleks. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar akademik, tetapi juga sebagai pendidik karakter, moral, dan budaya bagi para murid.
“Pendidikan bermutu adalah hak semua anak bangsa, baik di sekolah negeri maupun swasta. Karena itu, Kemendikdasmen telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, serta Kepmendikdasmen Nomor 82/O/2025 sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan guru di seluruh Indonesia,” jelas Fajar.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa Rakor di Makassar merupakan pelaksanaan untuk region ketiga dari empat wilayah nasional yang telah dijadwalkan.
“Peserta Rakor kali ini meliputi Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kepala Bidang PTK, Kepala BKPSDM, dan operator GTK dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya,” terang Nunuk.
Ia menambahkan, selain membahas redistribusi guru ASN, Rakor juga membicarakan penguatan pendidikan inklusif. Salah satu fokusnya adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap dinas pendidikan sebagai wadah koordinasi layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan guru pendamping khusus (GPK).
“Setiap anak berhak atas pendidikan yang layak. Karena itu, kami mendorong pembentukan ULD di seluruh daerah agar guru pendidikan khusus memiliki ruang kerja yang diakui dan terlindungi. Dengan cara ini, kita memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Kebijakan redistribusi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam pemerataan mutu pendidikan sekaligus penguatan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia,” pungkas Nunuk.
Dalam agenda Rakor tersebut juga dilakukan simulasi penggunaan aplikasi Ruang SDM (Ruang Talenta Guru). Aplikasi berbasis web ini memungkinkan calon guru ASN untuk mendaftar, memilih lokasi penempatan, serta memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan efisien.
Ruang Talenta Guru dirancang untuk mengatasi kekurangan guru di daerah tertentu secara terorganisir dan berbasis data. Aplikasi ini dapat diakses melalui tautan https://gtk.kemendikdasmen.go.id/rsdm/
0 Tanggapan
Empty Comments