PWMU.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui kolaborasi strategis dengan berbagai elemen masyarakat. Kali ini, KPK menggandeng Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam audiensi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Dilansir dari laman resmi kpk.go.id. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan pentingnya menjalin sinergi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah. Menurutnya, jejaring Muhammadiyah yang luas di bidang pendidikan, kesehatan, dan komunitas sosial menjadikan organisasi ini mitra penting dalam menanamkan nilai integritas dan antikorupsi sejak dini.
“Kolaborasi ini memperkuat langkah KPK mendorong gerakan antikorupsi yang tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga penanaman nilai moral dan etika melalui pendidikan dan organisasi keagamaan. Kekuatan ini berpotensi mendorong perubahan budaya dan perilaku publik yang antikorupsi,” ujar Ibnu.
Audiensi tersebut juga membahas kelanjutan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, termasuk pengembangan modul pendidikan antikorupsi berbasis nilai agama, pelibatan civitas akademika Muhammadiyah, serta penguatan peran tokoh masyarakat sebagai agen integritas di ruang publik.
Integritas sebagai Fondasi Organisasi
KPK memandang pentingnya menjaga integritas sebagai sikap dasar yang tidak bisa ditawar. Tata kelola organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dinilai mampu menjadi contoh dalam membentuk ekosistem pendidikan yang bersih dan berintegritas.
Melalui kemitraan ini, KPK berharap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dapat semakin tertanam di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Muhammadiyah pun diyakini dapat menjadi rujukan dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari akar rumput.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menumbuhkan budaya antikorupsi yang mengakar. Pendidikan karakter menjadi instrumen penting dalam mencegah korupsi secara berkelanjutan,” terang Ibnu.
Muhammadiyah Siap Jadi Role Model Pengelolaan Tambang
Tak hanya penguatan pendidikan, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan. KPK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Ketua PP Muhammadiyah, M Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa Muhammadiyah siap terlibat aktif dalam agenda ini. Ia menyatakan organisasi ini memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong tata kelola tambang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan integritas personal adalah kunci dalam menciptakan perubahan berkelanjutan,” ungkap Busyro.
Muhammadiyah menyampaikan kesiapannya menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan semangat mewujudkan keadilan sosial. Organisasi ini berkomitmen mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan melibatkan profesional dari kalangan kader, warga persyarikatan, hingga akademisi, serta memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.
KPK Apresiasi Kajian Muhammadiyah soal Tambang
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa KPK mengapresiasi kajian PP Muhammadiyah terkait tata kelola pertambangan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Kajian tersebut dinilai menjadi bahan penting bagi KPK dalam memperkuat upaya pendidikan, pencegahan, penindakan, serta koordinasi dan supervisi.
“(Pengayaan) baik melalui upaya pendidikan, pencegahan, penindakan, maupun koordinasi dan supervisi,” ujar Budi kepada wartawan.
Budi menambahkan, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor dengan risiko korupsi yang tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi dengan masyarakat sipil seperti Muhammadiyah menjadi penting sebagai bagian dari upaya kolektif pemberantasan korupsi.
“Audiensi ini tentunya juga menjadi forum yang positif sebagai kolaborasi KPK dengan masyarakat sipil, karena pemberantasan korupsi butuh upaya-upaya kolektif,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas kembali nota kesepahaman (MoU) yang pernah ditandatangani antara PP Muhammadiyah dan Agus Raharjo, Mantan Ketua KPK beberapa tahun silam. MoU ini berfokus pada penguatan pendidikan antikorupsi di lingkungan kampus, termasuk di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
“Kami PP Muhammadiyah juga mengapresiasi, menyampaikan terima kasih karena memang ini kebutuhan Muhammadiyah dan kebutuhan KPK juga, yang selama ini, kan, berbasis pada pemerkuatan jejaring-jejaring sebagai kekuatan masyarakat sipil yang original,” kata Busyro. (*)
Penulis M Tanwirul Huda Editor Wildan Nanda Rahmatullah
0 Tanggapan
Empty Comments