Pemerintah tengah tancap gas mempersiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah ambisi besar untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan target utama: memutus rantai stunting dan mendongkrak kecerdasan anak bangsa.
Namun, di balik keriuhan teknis logistik dan anggaran jumbo sebesar Rp 400 triliun, muncul pertanyaan mendasar yang krusial, apakah piring makanan di sekolah itu akan menjadi asupan gizi tambahan, atau justru hanya sekadar pengganti bekal dari rumah?
Darurat Gizi di Meja Makan Siswa
Data tidak bisa berbohong. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 menunjukkan angka stunting kita masih di angka 21,5 persen.
Lebih memprihatinkan lagi, riset Badan Litbangkes mengungkap fakta pahit bahwa hampir separuh anak sekolah di Indonesia mengonsumsi sarapan dengan kualitas gizi rendah, bahkan banyak yang berangkat dengan perut kosong.
Di sinilah MBG seharusnya hadir sebagai penyelamat. Secara teori, program ini diposisikan sebagai supplementary atau asupan tambahan.
Artinya, kalori dan protein yang didapat anak di sekolah harus menjadi “bonus” nutrisi untuk menutup celah kekurangan gizi harian mereka. Targetnya jelas, minimal tersedia 450-600 kalori dan 15 gram protein berkualitas dalam sekali makan.
Jebakan Substitusi: Hanya Pindah Dompet?
Kekhawatiran terbesar para pengamat adalah munculnya efek substitusi. Jika orang tua merasa anak sudah makan enak di sekolah, ada kecenderungan mereka tidak lagi memberikan sarapan atau makan malam yang bergizi di rumah.
Jika ini terjadi, maka total asupan gizi harian anak tidak akan bertambah. Program ini hanya akan berpindah fungsi dari program kesehatan menjadi program bantuan ekonomi keluarga—memindahkan beban belanja dapur rumah tangga ke kas negara.
Secara ekonomi, ini memang membantu daya beli masyarakat. Namun, secara kualitas sumber daya manusia, kita akan jalan di tempat.
Tanpa ada tambahan nutrisi yang signifikan (net gain), impian menaikkan skor literasi PISA atau menurunkan angka tengkes hanya akan menjadi angan-angan di atas kertas.
Logistik, Keamanan, dan Selera Lokal
Menyediakan makanan matang untuk jutaan anak setiap hari adalah tantangan logistik yang bisa menjadi mimpi buruk jika salah kelola. Risiko keracunan pangan dan rantai distribusi yang panjang menuntut pengawasan ekstra ketat.
Selain itu, tantangan food waste atau sampah makanan juga menghantui. Data global dari FAO mengingatkan bahwa banyak program makan siang sekolah gagal karena menu yang disajikan tidak cocok dengan lidah lokal.
Jangan sampai anggaran triliunan rupiah berakhir di tempat sampah hanya karena menu yang “seragam” namun tidak menggugah selera.
Di daerah pesisir, ikan harus menjadi primadona, sementara di daerah pegunungan, protein nabati dan hewani lokal lainnya harus dioptimalkan.
Investasi, Bukan Sekadar Makan Siang
Kita harus melihat Makan Bergizi Gratis bukan sebagai biaya beban negara, melainkan investasi jangka panjang.
Namun, investasi yang baik menuntut transparansi dan akurasi. Digitalisasi pemantauan distribusi gizi menjadi harga mati agar setiap rupiah benar-benar sampai ke mulut anak yang membutuhkan, bukan menguap di tengah jalan.
Pemerintah juga perlu mengedukasi orang tua bahwa MBG bukan pengganti kewajiban memberi makan anak di rumah. Kesadaran bahwa “sekolah memberi tambahan, rumah memberi pondasi” harus tertanam kuat.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak boleh diukur dari berapa banyak kotak nasi yang dibagikan, tapi dari berapa sentimeter tinggi badan anak kita bertambah dan seberapa tajam daya pikir mereka di masa depan.
Jika dikelola dengan sains dan hati, program ini bisa menjadi warisan terbaik bagi generasi mendatang. Jika tidak, ia hanya akan menjadi proyek makan siang termahal dalam sejarah bangsa. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments