Di tengah birokrasi pendidikan yang kian mekanis, muncul kecenderungan yang mengkhawatirkan: upaya melindungi anak dari dampak teknologi justru berujung pada pelarangan total. Pendekatan ini mencerminkan kebuntuan berpikir—terjebak dalam dikotomi semu antara membiarkan tanpa batas atau melarang tanpa sisa.
Padahal, kedaulatan digital tidak lahir dari pelarangan, melainkan dari pembatasan yang cerdas dan terarah.
Warisan pemikiran Ki Hadjar Dewantara melalui sistem Among menekankan pentingnya menuntun, bukan mengekang. Di era digital, gawai adalah bagian dari kodrat zaman.
Mengambil paksa gadget tanpa memberi navigasi adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip Tut Wuri Handayani. Pelarangan hanya mematikan dialektika, bahkan menciptakan “pasar gelap” rasa ingin tahu—anak tetap mengakses teknologi, tetapi tanpa bimbingan, etika, dan kontrol.
Jika birokrasi pendidikan memilih pelarangan total, sejatinya mereka sedang mengakui kekalahan dalam mendidik.
Pemikiran Tan Malaka mengajarkan bahwa manusia harus menguasai alat, bukan menjadi budaknya. Dalam konteks pendidikan, gadget adalah alat produksi pengetahuan.
Pembatasan berarti memberi batas logis: kapan teknologi digunakan untuk belajar, dan kapan ditutup untuk interaksi sosial. Data menunjukkan penetrasi internet di Jawa Timur mencapai 82,19%—realitas ini tidak bisa dihindari.
Jika pelarangan melahirkan kepatuhan semu, maka pembatasan melahirkan kemandirian dan kesadaran diri.
Gagasan Raden Ajeng Kartini tentang pendidikan perempuan menemukan relevansinya di era digital. Ibu adalah pamong literasi pertama dalam keluarga.
Kebijakan pelarangan di sekolah sering kali hanya memindahkan masalah ke rumah. Tanpa keterlibatan keluarga, adiksi digital justru semakin sulit dikendalikan.
Sekolah seharusnya tidak “lepas tangan”, melainkan menggandeng orang tua khususnya ibu untuk membangun kesadaran kolektif tentang penggunaan teknologi yang sehat.
Indeks Literasi Digital Jawa Timur yang berada di angka 3,55 menunjukkan kondisi yang belum optimal. Birokrasi cenderung mengejar ketertiban administratif, bukan membangun ekosistem berpikir kritis.
Kelas yang “tenang tanpa gadget” bukan berarti berhasil. Justru kelas yang mampu menggunakan teknologi secara bijak adalah indikator keberhasilan pendidikan masa kini.
Sudah saatnya meninggalkan pendekatan pelarangan. Sebagaimana Kartini menggugat “pingitan”, kini kita perlu melawan “pingit digital” yang membatasi potensi anak.
Langkah konkret yang dapat dilakukan:
- Mengembalikan guru sebagai pamong digital: bukan sekadar pengawas, tetapi pembimbing arus informasi
- Menjadikan pembatasan sebagai kurikulum etika: mengajarkan kapan menggunakan teknologi dan kapan berhenti
- Memberdayakan peran keluarga: membangun kesepakatan penggunaan teknologi antara sekolah dan rumah
Digitalisasi adalah keniscayaan. Pilihannya hanya dua: menjadi korban pelarangan yang gagap, atau menjadi bangsa yang berdaulat melalui pembatasan yang cerdas.
Cahaya tidak hadir dengan menutup jendela, tetapi dengan mengatur seberapa besar sinar yang masuk agar menerangi, bukan membakar.
0 Tanggapan
Empty Comments