Akhir-akhir ini, lini masa media sosial kita penuh dengan narasi yang mencemaskan terkait kondisi geopolitik global.
Istilah seperti “eskalasi,” “mobilisasi militer,” hingga “perang asimetris” bukan lagi sekadar kosa kata dalam buku sejarah, melainkan realitas yang kita konsumsi setiap hari melalui layar ponsel.
Situasi ini menunjukkan bahwa dunia sedang berada dalam fase transisi yang berbahaya, di mana tatanan lama mulai retak dan tatanan baru belum terbentuk dengan jelas.
Salah satu peristiwa yang memicu diskursus publik adalah dinamika di Venezuela. Isu terkait upaya penegakan hukum internasional atau intervensi terhadap Presiden Nicolás Maduro telah memicu polarisasi yang tajam dari negara-negara Barat.
Bagi sebagian pihak, ini adalah upaya menegakkan demokrasi; namun bagi pihak lain, ini dipandang sebagai bentuk neo-kolonialisme yang mengancam kedaulatan sebuah bangsa.
Tindakan-tindakan drastis seperti ini tidak hanya memperburuk hubungan bilateral antara Venezuela dengan Amerika Serikat, tetapi juga menciptakan efek riam (ripple effect) yang mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin secara keseluruhan.
Ketegangan ini semakin parah seiring dengan pergerakan kekuatan militer di titik-titik panas dunia.
Pengiriman armada tempur AS ke wilayah yang bersinggungan dengan kepentingan Iran menjadi sinyal kuat bahwa diplomasi mulai dikesampingkan demi “pamer kekuatan.”
Di bawah bayang-bayang Selat Hormuz, risiko salah kalkulasi militer menjadi sangat tinggi.
Iran, yang selama dekade terakhir memperkuat poros perlawanannya, kemungkinan besar tidak akan tinggal diam.
Agresi semacam ini justru sering kali menjadi bahan bakar bagi sentimen anti-Barat yang lebih radikal, yang pada akhirnya menjauhkan kita dari solusi damai jangka panjang.
Erosi Institusi Internasional dan “Board of Peace”
Krisis kepercayaan terhadap lembaga internasional juga mencapai titik nadir.
Munculnya inisiatif seperti Board of Peace sebagai hasil bentukan secara eksklusif oleh negara-negara besar justru menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi, ia mungkin tampak seperti solusi cepat bagi kebuntuan birokrasi, namun di sisi lain, ia secara nyata mencederai wewenang Dewan Keamanan PBB.
Ketika negara-negara kuat mulai membentuk “klub eksklusif” untuk mengatur perdamaian menurut standar mereka sendiri, legitimasi hukum internasional pun runtuh.
Kita dihadapkan pada dilema moral: apakah struktur PBB yang lahir pasca-Perang Dunia II masih relevan untuk menghadapi tantangan abad ke-21?
Ataukah kita sedang menyaksikan kembalinya era Realpolitik, di mana “yang kuat adalah yang benar,” dan kerja sama multinasional hanya dianggap sebagai pajangan jika tidak menguntungkan pihak tertentu.
Konflik berkepanjangan di Gaza antara Palestina dan Israel tetap menjadi luka terbuka dalam nurani dunia.
Meskipun dukungan internasional untuk solusi damai terus mengalir, realitas di lapangan menunjukkan kegagalan diplomasi yang sistematis.
Ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Palestina bukan sekadar isu agama atau teritorial, melainkan masalah kemanusiaan mendasar.
Kekerasan yang terjadi sering kali menempatkan masyarakat sipil sebagai korban utama dalam permainan catur politik para elit.
Ketika hukum internasional tidak mampu melindungi mereka yang paling rentan, rasa frustrasi kolektif akan berubah menjadi amarah yang dapat meledak kapan saja, menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus.
Peran Disinformasi dan Kesadaran Kolektif
Di era digital, ancaman tidak hanya datang dari peluru atau rudal, tetapi juga dari disinformasi.
Media sosial kini menjadi ladang subur bagi propaganda yang dirancang untuk memperdalam perpecahan.
Narasi kebencian dan informasi palsu digunakan secara sengaja untuk memanipulasi opini publik, membuat kita sulit membedakan antara fakta dan agenda tersembunyi.
Kita tidak boleh menutup mata. Ketegangan global ini adalah peringatan nyata bahwa kita sedang berdiri di ambang ketidakstabilan yang bisa berujung pada konflik skala besar.
Mengedukasi diri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban. Kita perlu membangun kesadaran kolektif untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin dunia.
Masa depan kita sangat bergantung pada langkah-langkah yang diambil hari ini.
Kita tidak bisa hanya menjadi penonton pasif sementara para aktor politik mempertaruhkan keselamatan dunia.
Kesadaran kolektif harus diwujudkan dalam bentuk dialog antar-pihak, promosi kerja sama internasional, dan penolakan terhadap narasi perang.
Setiap individu memiliki peran untuk melawan ketidakpastian ini melalui pendidikan, aktivisme, maupun diskusi sehari-hari yang sehat.
Perang dunia berikutnya bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan jika kita memilih untuk bersatu demi perdamaian.
Mari jadikan berbagai peristiwa geopolitik saat ini sebagai pelajaran berharga untuk bergerak menuju dunia yang lebih adil dan bermartabat.***
0 Tanggapan
Empty Comments