PWMU.CO – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari akses pendidikan, baik di dalam negeri maupun di kawasan ASEAN.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri ASEAN Ministers of Education Roundtable yang diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN 2025.
Acara yang mempertemukan para menteri pendidikan ASEAN ini digagas dalam rangka merefleksikan dan mengakselerasi komitmen bersama guna memitigasi Anak Tidak Sekolah (ATS).
Berangkat dari berbagai tantangan yang menimbulkan permasalahan sulitnya generasi muda di ASEAN mengakses pendidikan, Menteri Pendidikan Malaysia, Fadhlina Sidek, berharap pertemuan ini menghasilkan luaran berupa Joint Ministerial Statement on Out-of-School Children and Youth (OOSCY) – Accelerating Innovative Strategies: Mitigating OOSCY Challenges. Demikian disampaikannya dalam pidato pembukaan di Langkawi, Kamis (19/6/2025).
Dalam sesi utama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyambut baik inisiasi bersama para menteri di ASEAN untuk mengatasi masalah ATS. Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap hak atas pendidikan bagi semua orang, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi nasional dan selaras dengan kerangka kerja global dan regional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN 2012.
Laporan Pemantauan Pendidikan Global UNESCO 2024 menyoroti stagnasi lebih dari 250 juta anak-anak dan remaja yang putus sekolah.
“Situasi global ini menjadi panggilan kuat bagi kita untuk bertindak. Di wilayah ASEAN, kondisi tersebut merupakan titik balik untuk merefleksikan solusi mendalam berbasis data dan menempuh langkah nyata,” tuturnya mengawali pidato.
Praktik Baik Mitigasi ATS di Indonesia
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 berkomitmen menjalankan wajib belajar 13 tahun mulai dari pendidikan anak usia dini demi membangun generasi emas yang unggul. Pada tahun 2020, Kemendikdasmen memperkenalkan Strategi Nasional yang merinci kolaborasi antarkementerian dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.
“Upaya ini kami dorong dengan penguatan data. Kami telah meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan data pendidikan yang terintegrasi dengan informasi sosial ekonomi untuk menargetkan penerima Program Indonesia Pintar, yang pada tahun 2024 mendukung lebih dari 18,8 juta siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka,” terangnya.
Selain itu, seiring dengan pesatnya perkembangan transformasi digital, Kemendikdasmen meluncurkan aplikasi Rumah Pendidikan, yakni sebuah aplikasi super yang dapat diakses secara daring dan luring. Bersamaan dengan itu pula, Kemendikdasmen melaksanakan program revitalisasi sekolah.
“Berbagai upaya tersebut menjadi wujud komitmen kami dalam memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan,” ujar Mu’ti.
Menyadari berbagai tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan, Kemendikdasmen memperluas layanannya melalui program pendidikan nonformal seperti pusat pembelajaran masyarakat dan inisiatif kewirausahaan.
Program ini memberikan dukungan penting kepada anak jalanan, pekerja anak, serta anak-anak yang terkena dampak pernikahan dini atau kerentanan sosial lainnya.
Upaya-upaya ini semakin diperkuat melalui inisiatif seperti Sekolah Rakyat, yaitu model sekolah asrama berbasis komunitas yang menyediakan lingkungan belajar aman dan holistik bagi anak-anak kurang mampu, terutama di daerah terpencil.
0 Tanggapan
Empty Comments