Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) dalam mewujudkan pendidikan nasional yang unggul, merata, dan inklusif.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor PTMA 2025 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (17/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti menyebut bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersifat terbuka terhadap kolaborasi bersama perguruan tinggi, terutama dalam menjalankan program prioritas pendidikan nasional.
“Apa pun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, kami siap bermitra,” ujar Abdul Mu’ti di hadapan para rektor PTMA se-Indonesia.
Lima Program Prioritas untuk Kolaborasi Pendidikan
Dalam paparannya, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa saat ini Kemendikdasmen tengah menggarap lima hingga enam program prioritas besar yang bisa dijalankan secara sinergis bersama PTMA.
Pertama, revitalisasi satuan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan tata kelola, peningkatan kapasitas kepala sekolah, dan penguatan kurikulum adaptif. Tahun ini, lebih dari 16.100 sekolah telah direvitalisasi dengan dukungan anggaran Rp16,9 triliun.
Kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan profesi. Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota PPG (Pendidikan Profesi Guru) serta memperluas skema RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) bagi guru yang belum menuntaskan studi sarjana.
“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena syarat akademik. Pengalaman mengajar kini bahkan diakui hingga 70 persen dalam RPL,” tegasnya.
Bahasa Inggris dan Coding Jadi Fokus Pembelajaran Baru
Abdul Mu’ti juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk memperkuat pembelajaran mendalam (deep learning) di sekolah. Salah satunya melalui penguatan kemampuan Bahasa Inggris yang akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD pada tahun 2027.
Selain itu, pelatihan coding dan kecerdasan buatan (AI) akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib guna menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan era digital. Karena itu, peran perguruan tinggi, termasuk PTMA, sangat dibutuhkan sebagai mitra dalam menyiapkan tenaga pengajar dan modul pelatihan.
PTMA Didorong Aktif dalam Riset Kebijakan Pendidikan
Lebih jauh, Abdul Mu’ti membuka peluang bagi kampus Muhammadiyah-Aisyiyah untuk terlibat dalam penelitian kebijakan (policy research) di bidang pendidikan dasar dan menengah. Menurutnya, setiap kebijakan pendidikan harus berlandaskan pada kajian akademik yang kokoh.
“Kebijakan pendidikan tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa,” ujarnya.
Ia menutup paparannya dengan menegaskan bahwa setiap kebijakan di Kemendikdasmen disusun berdasarkan landasan filosofis dan kajian ilmiah yang kuat.
Kemitraan strategis dengan PTMA, lanjutnya, harus terus dijaga agar pendidikan Indonesia tumbuh menjadi sistem yang inklusif, adaptif, dan berorientasi masa depan.
Forum Rektor PTMA: Wadah Sinergi dan Refleksi Pendidikan Nasional
Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 di UMM menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah dan jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah.
Forum ini diharapkan memperkuat kontribusi PTMA dalam reformasi pendidikan nasional menuju sistem yang unggul dan berdampak bagi masyarakat luas.(*)
0 Tanggapan
Empty Comments