Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), dunia pendidikan hari ini dihadapkan pada sebuah paradoks yang kian nyata: nilai akademik PAI murid dapat terlihat gemilang di atas kertas, tetapi tidak selalu tercermin dalam perilaku religius, kejujuran, empati, dan akhlak mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran PAI belum tentu sejalan dengan keberhasilan pembentukan karakter. Sejumlah penelitian menguatkan kegelisahan tersebut.
Rachmawati et al. (2025) menegaskan bahwa instrumen asesmen PAI seharusnya mampu mencerminkan nilai religius dan moral sebagaimana budaya kepesantrenan, bukan sekadar menguji daya ingat siswa terhadap materi ajar.
Namun, praktik evaluasi di sekolah masih didominasi oleh pendekatan kognitif-sentris yang mengukur hafalan dan pemahaman konsep, sementara dimensi akhlak dan spiritual yang menjadi ruh pendidikan Islam justru terpinggirkan.
Akibatnya, evaluasi PAI berisiko melahirkan ilusi keberhasilan: siswa dinyatakan tuntas secara akademik, tetapi gagal mengalami internalisasi nilai-nilai agama secara substantif.
Masalah utama dalam pendidikan PAI sesungguhnya tidak terletak pada kurikulum, melainkan pada cara evaluasi yang diterapkan.
Masih berdasarkan kajian ilmiah, Fauzan et al. (2024) mengingatkan bahwa evaluasi yang terlalu berorientasi pada angka dapat menggoyahkan esensi pendidikan Islam, yang semestinya menempatkan pembentukan akhlak sebagai tujuan utama.
Ketika nilai rapor dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan, murid-murid berpotensi terjebak pada pola pikir pragmatis: belajar agama demi nilai, bukan demi pembentukan kesadaran moral dan spiritual.
Kondisi ini menegaskan urgensi penilaian yang lebih holistik. Pencapaian tujuan pembelajaran PAI mensyaratkan desain manajemen pembelajaran yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan kognitif secara seimbang.
Hal ini sejalan dengan pandangan Rusli et al. (2024) yang menempatkan guru PAI tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan nilai yang hidup dalam praktik keseharian siswa.
Oleh karena itu, evaluasi PAI perlu didefinisikan ulang agar tidak berhenti pada pengukuran hasil akademik semata, melainkan mampu merekam perkembangan akhlak dan perilaku religius siswa secara berkelanjutan.
Ketidakselarasan antara capaian nilai dan kualitas moral murid menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi PAI harus kembali pada tujuan hakikinya, yakni menanamkan nilai-nilai akhlak dan karakter positif sebagai fondasi pembentukan manusia beriman dan berkeadaban.
Potret Evaluasi PAI di Sekolah
Evaluasi kognitif dalam dunia pendidikan hingga kini masih identik dengan ujian tertulis, hafalan, dan soal pilihan ganda. Model penilaian semacam ini dirancang untuk mengukur capaian pengetahuan secara standar terpenuhi.
Namun, pada saat yang sama menyisakan persoalan mendasar, terutama ketika diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
Dalam konteks pendidikan Indonesia yang tengah berbenah, muncul kesadaran bahwa pendekatan evaluasi yang terlalu kognitif-sentris berpotensi mereduksi PAI menjadi sekadar “mata pelajaran pengetahuan agama”, kehilangan daya transformasinya dalam pembentukan iman dan etika murid.
Dominasi ujian tertulis, sebagaimana dikritisi dalam berbagai kajian, cenderung hanya mengukur kemampuan kognitif dan mengabaikan ranah afektif serta psikomotorik yang justru esensial dalam pendidikan berbasis nilai (value).
Temuan Trianingsih (2023) menunjukkan keberhasilan asesmen formatif dalam mengukur capaian kognitif pada pembelajaran matematika, namun pada saat yang sama mengingatkan adanya keterbatasan pendekatan tersebut ketika dihadapkan pada tujuan pembelajaran yang menuntut pemahaman mendalam dan internalisasi nilai.
Ketergantungan pada soal pilihan ganda juga memperkuat problem ini, karena format tersebut kerap mendorong hafalan dan penyederhanaan persoalan kompleks, sebagaimana disoroti dalam kajian Djusar et al. (2023).
Lebih jauh, evaluasi yang sepenuhnya berbasis tulisan dinilai gagal merepresentasikan kemampuan murid-murid secara utuh, terutama dalam menerapkan pengetahuan pada konteks kehidupan nyata, sehingga perjalanan belajar direduksi menjadi sekadar proses mengingat dan mengulang informasi.
Praktik evaluasi yang demikian ini pada akhirnya berkontribusi pada pergeseran makna PAI itu sendiri, dari pendidikan nilai (value) menjadi “religious knowledge subject” yang menekankan capaian kognitif dan administratif semata.
Orientasi pada nilai angka, sertifikat, dan kelulusan perlahan menyingkirkan tujuan holistik pendidikan agama yang menumbuhkan kesadaran spiritual dan kematangan moral.
Liana & Sjamsir (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa evaluasi yang bersifat formalistik—terutama dalam konteks akreditasi—sering kali mengorbankan substansi pembelajaran yang seharusnya menopang pembentukan karakter murid.
Fokus administratif yang berlebihan menjadikan proses belajar sebagai aktivitas checklist, di mana kepatuhan terhadap instrumen, laporan, dan standar formal lebih dihargai daripada kualitas interaksi pedagogis.
Dalam kerangka ini, akreditasi memang berperan sebagai indikator mutu, namun juga berpotensi melanggengkan pandangan mekanistik terhadap pendidikan jika kepatuhan administratif diposisikan sebagai tujuan utama.
Fenomena evaluasi formalistik dan birokratis ini terlihat kuat di jenjang pendidikan dasar dan menengah, di mana kriteria administratif sering dominan dibandingkan penilaian kualitatif terhadap perkembangan murid.
Jika dibiarkan, pola evaluasi semacam ini bukan hanya membatasi kreativitas dan daya kritis murid, tetapi juga mengaburkan misi PAI sebagai pendidikan yang membentuk iman, akhlak, dan kepribadian.
Oleh karena itu, meskipun evaluasi kognitif tetap memiliki fungsi penting, dominasi yang berlebihan justru berisiko menjadikan PAI sebagai gudang pengetahuan statis yang tercerabut dari nilai-nilai etik dan spiritual.
Perubahan menuju evaluasi yang lebih menyeluruh—yang mengakui kemampuan, nilai, dan karakter murid-murid—menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pendidikan yang bermakna dan berkeadaban.
0 Tanggapan
Empty Comments