Mengawali momentum krusial menjelang Reformasi 1998, Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur menggerakkan kembali Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM).
Di tengah suasana kebatinan bangsa yang mulai jengah dengan kekuasaan absolut, Muhammad Mirdasy muncul sebagai tokoh utama.
Ia menjadi dirigen dalam perhelatan akbar: Apel Akbar KOKAM di Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya.
Stadion utama Kota Surabaya yang berkapasitas 25.000 orang itu pun penuh sesak.
Hari itu, Surabaya membara bukan karena peluru, melainkan semangat. Stadion yang berkapasitas 25.000 orang itu penuh sesak hingga ke pinggir lapangan.
Pasukan berseragam KOKAM berbaris dengan tegap, menciptakan pemandangan yang menggetarkan.
Keberhasilan di Surabaya segera menjalar ke jantung kebudayaan Jawa; Apel serupa digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.
Suasananya tak kalah semarak. Aroma perjuangan reformasi tercium tajam di udara.
Fenomena ini menjadi barometer politik nasional yang tak terbantahkan bahwa Muhammadiyah, melalui kepemudaannya, telah mengambil posisi sebagai nahkoda menggelindingnya bandul reformasi ke titik tuju.
KOKAM, yang sebelumnya nyaris mati suri, hari itu menggeliat hebat seperti raksasa yang bangkit dari tidur panjangnya.
Dengan napas baru, KOKAM memosisikan diri sebagai garda terdepan pengawal cita-cita reformasi.
Di tengah terik matahari yang membakar kulit, Mas Mirdasy—demikian ia akrab disapa—membuka pidatonya dengan orasi yang berapi-api.
Suaranya menggelegar, menyulut kembali api keberanian pasukan untuk menjaga keutuhan bangsa dari ancaman kerusakan sistemik yang telah berakar selama rezim Orde Baru berkuasa.
Revitalisasi KOKAM pada era ini tidak main-main.
Fokusnya mengarah pada pembentukan kedisiplinan tingkat tinggi, pelatihan semi-militer, dan yang paling krusial: kesiapsiagaan sosial-politik.
Mengingat situasi politik saat itu di mana organisasi massa diawasi secara ketat oleh intelijen, mobilisasi massa sebesar Apel KOKAM adalah peristiwa yang sangat sensitif sekaligus berisiko tinggi.
Namun, Muhammadiyah dengan cerdik menjaga posisi agar tidak terlihat konfrontatif secara kasar, meski secara substansial tetap menunjukkan “taring” kekuatan kadernya.
Pemilihan Surabaya sebagai pusat konsolidasi memiliki makna simbolik yang mendalam.
Dengan berpijak pada memori kolektif 10 November 1945, KOKAM ingin menegaskan bahwa mereka adalah pewaris sah semangat perlawanan terhadap ketidakadilan.
Ini adalah sebuah strategi show of force yang dilakukan secara elegan tanpa harus terlihat seperti gerakan politik praktis yang haus kekuasaan.
Kilas balik ke tahun 1996, saat Tanwir Muhammadiyah digelar di Islamic Centre Surabaya, Amien Rais selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah telah melontarkan gagasan berani mengenai pentingnya skenario suksesi kepemimpinan nasional.
Dua tahun kemudian, dalam Apel Akbar KOKAM di Surabaya, pesan itu dipertegas.
Amien Rais menyatakan bahwa dukungan terhadap pemerintah terkait agenda Pemilu 1998 dan suksesi tidak diberikan secara cek kosong, melainkan “bukan tanpa reserve”.
Sebuah statemen yang menunjukkan kelas kenegarawanan: mendukung stabilitas, namun menuntut perubahan fundamental.
Sejarah kemudian mencatat kecepatan peristiwa yang luar biasa.
Saat Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri, terjadi sebuah momentum unik di rumah kediaman B.J. Habibie.
Disana berkumpul para tokoh bangsa yang nyaris bersepakat untuk menunjuk Amien Rais sebagai Presiden keempat Republik Indonesia.
Pak Habibie sendiri, dalam sebuah sikap etis yang langka, merasa tidak pantas lagi dicalonkan kembali karena Laporan Pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.
Namun, tawaran emas itu justru ditolak oleh Amien Rais.
Penolakan Amien Rais bukan tanpa alasan.
Ia sebelumnya telah menggalang dukungan untuk KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai calon Presiden melalui skema Poros Tengah.
Di balik layar, tokoh-tokoh muda menjadi jembatan komunikasi yang sibuk.
Di tingkat nasional, ada Imam Addaruqutni (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah) dan Saifullah Yusuf (Ketua GP Ansor).
Sementara di Jawa Timur, barisan penghubung ini diisi oleh tokoh-tokoh, antara lain: seperti Muhammad Mirdasy, Nanang Kaharudin, Nadjib Hamid, Imam Sugiri, Tamhid Mashudi, Nidzhom Hidayatullah, Suyoto, Kuswiyanto, hingga Suli Daim.
Mas Mirdasy, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, memainkan peran ganda yang strategis.
Ia aktif mewarnai komunikasi lintas partai, ormas, dan agama.
Kapasitas intelektualnya yang mumpuni membuat banyak tokoh menaruh hormat.
Terlebih lagi, publik mengetahui bahwa Mirdasy adalah putra dari KH. Abdurrahim Nur, Ketua PWM Jawa Timur yang juga sempat merangkap jabatan sebagai Ketua DPW PAN Jawa Timur.
Garis keturunan dan kompetensi pribadi ini menjadikannya figur sentral dalam negosiasi-negosiasi penting di Jawa Timur.
Namun, dinamika politik tak selamanya berjalan mulus. Peran strategis Mirdasy kembali diuji saat peristiwa pemakzulan Gus Dur meledak akibat skandal Bruneigate dan Buloggate.
Hubungan Gus Dur dengan lintas partai memburuk tajam.
Amien Rais, sebagai Ketua MPR saat itu, berada di posisi yang sangat sulit.
Sebagaimana diakui Amien kelak, memakzulkan Gus Dur bukanlah kehendak pribadinya semata.
Menganggap Amien sebagai satu-satunya aktor adalah sebuah “hil yang mustahal“.
Pemakzulan tersebut merupakan kesepakatan mayoritas anggota majelis yang melihat Gus Dur mulai menggunakan aparat untuk mendukung Dekrit Presiden—sebuah langkah yang dianggap inkonstitusional karena ingin membubarkan DPR/MPR.
Pasca-jatuhnya Gus Dur, suasana di Jawa Timur dan Jawa Tengah mencekam. Terjadi aksi massa yang liar.
Fasilitas umum dan, yang paling menyedihkan, aset-aset milik Persyarikatan Muhammadiyah menjadi sasaran amuk dan perusakan.
Gedung sekolah dibakar, panti asuhan dirusak hingga anak-anak yatim kehilangan tempat berteduh, sementara masjid, kampus, dan rumah sakit Muhammadiyah dilempari batu.
Muhammadiyah berada di titik nadir secara keamanan fisik. Teror dan ancaman pembunuhan terhadap tokoh-tokohnya menyebar luas.
Nama Amien Rais yang semula dipuja sebagai pahlawan reformasi, mulai diserang secara sistematis.
Media massa melakukan perundungan yang kasar, seolah menghapus seluruh jasa-jasanya terhadap transisi demokrasi Indonesia.
Namun, dalam suasana kelam itu, prinsip mikul dhuwur mendhem jero tetap dipegang teguh.
Sebuah teladan Jawa untuk tetap mengangkat kebaikan dan mengubur keburukan demi keutuhan bangsa.
Ketegangan mulai mereda saat KH. Hasyim Muzadi tampil dengan jiwa besar menyampaikan permohonan maaf terbuka atas perusakan Amal Usaha Muhammadiyah.
PBNU bahkan menyatakan kesiapan untuk memberikan ganti rugi. Namun, Buya Syafii Maarif, dengan kearifan khasnya, menerima maaf tersebut namun menolak ganti rugi.
Bagi Buya, kerusakan itu adalah “biaya” dari proses demokrasi yang belum matang, dan Muhammadiyah berkomitmen untuk memperbaiki fasilitasnya sendiri dengan mandiri.
Di tengah turbulensi sosial tersebut, Mas Mirdasy kembali tampil sebagai penjaga moral.
Ia aktif melakukan safari komunikasi untuk meredam kekecewaan saudara-saudara Nahdliyin. Kemampuan diplomasinya benar-benar teruji.
Karakter kepemimpinan Mirdasy kembali menemui tantangan besar menjelang Pemilu 2004, saat pemilihan presiden dilakukan secara langsung untuk pertama kalinya.
Secara pribadi, Mirdasy berada dalam posisi yang sangat dilematis.
Sebagai kader Muhammadiyah yang pernah memimpin Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, hatinya tentu tertuju pada pencalonan Amien Rais.
Namun, sebagai Sekretaris DPW PPP Jawa Timur, ia terikat pada fatsun partai di mana Hamzah Haz, Ketua Umum PPP sekaligus Wakil Presiden petahana (incumbent), juga maju sebagai calon Presiden.
Arus besar Muhammadiyah dan kebijakan partai berada di jalan yang berbeda.
Situasi makin pelik saat penyusunan daftar Calon Legislatif (Caleg).
Secara politis, nama Mirdasy sempat “dibuang” ke Dapil Malang, sebuah wilayah yang sangat berat bagi PPP saat itu.
Namun, dalam sebuah obrolan tengah malam yang intim dengan penulis, Mirdasy menguraikan strateginya dalam memainkan “bandul bargaining” di hadapan pimpinan pusat partai.
Dengan kecerdasan taktis, di detik-detik terakhir penyerahan berkas ke KPU, namanya berhasil tertera sebagai Caleg nomor urut satu untuk Dapil Jember-Lumajang.
Keputusan ini memicu protes keras dari faksi Gerakan Pemuda Ka’bah yang terafiliasi dengan GP Ansor.
Namun, Mas Mirdasy menunjukkan mentalitas baja.
Ia tidak gentar, namun tidak juga melawan dengan kekerasan.
Ia melunakkan aksi protes tersebut dengan cara yang sangat halus (smooth) dan elegan—sebuah bentuk kematangan berpolitik yang jarang dimiliki politisi muda.
Banyak kalangan, bahkan dari luar lingkaran Muhammadiyah, sepakat bahwa Mirdasy adalah sosok yang hangat dan menyenangkan.
Ia memiliki kharisma yang berwibawa namun tetap rendah hati.
Ia adalah tipe pemimpin yang mampu mendengarkan sebelum berbicara, dan mampu merangkul sebelum mengajak.
Akhirnya dalam Pemilu 2004, Nama Mirdasy kembali masuk dalam jajaran anggota DPRD Jawa Timur periode 2004-2009.
Kini, menatap masa depan kepemimpinan di Jawa Timur, sosok seperti Mas Mirdasy menjadi sangat relevan.
Rekam jejaknya dalam menjaga stabilitas di masa krisis, kemampuannya berdiplomasi lintas iman dan golongan, serta loyalitasnya pada nilai-nilai persyarikatan adalah modal berharga.
Mirdasy bukan sekadar politisi, ia adalah produk dari kawah candradimuka perjuangan reformasi yang sesungguhnya.
Jawa Timur membutuhkan figur yang tidak hanya cakap secara teknokrasi, tetapi juga memiliki kedalaman moral dan sejarah. Dan dalam diri Mirdasy, sejarah itu terus hidup dan menginspirasi.
Rasanya ingin mengulang kembali videocallan dengan Mas Mirdasy.
Sosok senior yang mau mendengar dan berbagi info-info A1 termutakhir di negeri ini…
Doaku untukmu Mas Komandan Mirdasy:
InsyaAllah semua amal kebaikan akan menemanimu menuju jannatun naim.
Berkumpul bersama Rasulullah, Para Sahabat yang terpercaya, para Syuhada, dan orang-orang saleh…
0 Tanggapan
Empty Comments