PWMU.CO -Dakwah dan politik janganlah di pisah-pisah. Karena sesungguhnya dakwah juga menyangkut aspek politik, selain juga aspek-aspek lainnya. Politik dapat menjadi sarana atau alat dakwah. Melalui politik, dakwah bisa masuk kedalam jalur struktural. Karena melalui politik ada jalan masuk menuju kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Melalui jalur politik, dampak dakwah menjadi lebih besar pengaruhnya dalam masyarakat. Sehingga nilai-nilai ajaran Islam bisa tertanam dalam masyarakat secara lebih efektif. Teladan dakwah melalui jalur kekuasaan dicontohkan oleh Khulafaurrasyidin. Keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa Barat juga tidak terlepas dari statusnya sebagai Sultan Cirebon.
Muhammadiyah dalam perjalanan sejarahnya juga tidak mengabaikan dakwah politik ini, meski Muhammadiyah tidak pernah dan tidak harus menjadi partai politik (parpol). Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan pelajaran berharga dalam mendirikan organisasi dakwah Islam ini. Beliau itu anggota Syarikat Islam (SI) yang kemudian menjadi partai, PSII.
Namun di luar jalur politik formal, Kiai Haji Ahmad Dahlan meminta izin pada HOS Tjokroaminoto untuk mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kultural. Fokus garapannya menyangkut bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, media massa, seni budaya, kaderisasi tanpa mengabaikan bidang politik. Muhammadiyah cenderung pada high politik (politik tingkat tinggi) bukan politik praktis, meminjam istilahnya Amien Rais.
Hingga kini Muhammadiyah tetap bertahan sebagai organisasi non-partisan, dan tidak akan pernah menjadi partai politik (parpol), walau sebagian kader Muhammadiyah berharap Muhammadiyah jadi parpol. Muhammadiyah memang pernah terlibat dalam proses lahirnya parpol. Misalnya pada awal reformasi Muhammadiyah secara kultural memiliki pengaruh besar pada kelahiran Partai Amanah Nasional (PAN) dan kebangkitan Partai Bulan Bintang (PBB). Tapi, yang penting dicatat adalah bahwa Muhammadiyah bukan onderbow atau bagian dari partai politik tersebut..
Pada awal Orde Baru, Muhammadiyah juga dianggap ikut dalam pembentukan Golongan Karya (Golkar) — yang sekarang menjelma menjadi Partai Golkar. Paling tidak kabar itu sebagaimana diucapkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia — yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia — saat ground breaking gedung asrama Mu’alimin Muhammadiyah Yogyakarta (lihat: Suara Muhammadiyah.id, 18/5/2025).
Namun kala itu yang ikut dalam pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar — sebagai cikal bakal pembentukan Golkar — bukanlah Muhammadiyah, tapi hanya badan otonom, yakni Ikatan Karyawan Muhammadiyah (IKM) yang berdiri saat itu. Kini IKM sendiri telah lenyap bagaikan ditelan bumi.
Karena itu bantuan Golkar dalam pembangunan gedung Asrama D Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta merupakan bentuk keberhasilan Muhammadiyah dalam dakwah high politics. Persyarikatan Muhammadiyah pun juga pernah dibantu oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan ketuanya Megawati Soekarno Putri. Megawati kala itu membantu dan meresmikan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang (RS UMM). Megawati sendiri merupakan putri tokoh Muhammadiyah, Soekarno, Presiden pertama, dan ibunya Fatmawati.
Politik tingkat tinggi (high politics) Muhammadiyah tidak lepas dari sejumlah faktor yang membuat berbagai parpol berupaya mendekat — melalui bantuan-bantuan kepada Muhammadiyah. Pertama, faktor historis. Muhammadiyah yang berdiri sebelum negara Indonesia merdeka dan tokoh-tokohnya telah berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan RI. Tercatat ada 23 Pahlawan Nasional yang berasal dari Muhammadiyah.
Kedua, faktor para pemimpin Muhammadiyah yang kharismatik dan menarik simpatik. Para tokoh pimpinan Muhammadiyah relatif sangat disegani — baik oleh pemerintah maupun elit pimpinan parpol. Setiap ada pergantian dalam pemerintahan, selalu saja ada kader Muhammadiyah yang masuk dalam kabinet pemerintahan, baik sebagai menteri dan pejabat tinggi negara lainnya. Juga tidak sedikit yang menjadi pengurus parpol dan anggota legislatif.
Ketiga, faktor jumlah massa dan amal usaha. Muhammadiyah termasuk salah satu ormas terbesar di Indonesia dan bahkan dunia, baik kuantitas massa/jamaah maupun kuantitas kekayaan/amal usaha.. Besarnya jumlah massa dan banyaknya amal usahanya, menjadikan Muhammadiyah memiliki daya tarik dan daya tawar yang tinggi
Meskipun demikian Muhammadiyah tidak mudah terbeli, apalagi diminta dukung-mendukung dalam perhelatan politik demokrasi. Muhammadiyah senantiasa menginstruksikan anggota-anggotanya untuk berperan aktif dalam menentukan pilihannya sesuai nurani masing-masing. Persyarikatan tidak menentukan dukungan terhadap individu calon dalam pemilu, walau dia orang Muhammadiyah. Apalagi pemilu hanya dilaksanakan lima tahun sekali. Wallahu a’lam.(*)
Editor Notonegoro
0 Tanggapan
Empty Comments