Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP menegaskan pentingnya reformasi total tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia agar lebih efisien, bersih, dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang digelar di Aula Mas Mansur, Jalan Kertomenanggal IV/1, Surabaya, Ahad (15/2/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir membawakan materi bertajuk “Reformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Haji Indonesia”.
Dia menuturkan, pembenahan tata kelola bukan sekadar perubahan administratif, melainkan transformasi menyeluruh yang menyentuh sistem, budaya kerja, hingga praktik bisnis haji dan umrah.
Muhadjir menjelaskan, meski pengelolaan haji kini berada di bawah Kementrian Haji dan Umrah, namun secara faktual dan struktural tetap tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
“Masalah haji ini kompleks. Tidak bisa 100 persen dipisahkan dari Kementerian Agama. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola itu menjadi efisien, bersih, dan akuntabel,” tegasnya.
Muhadjir juga menyatakan dukungannya terhadap upaya “bersih-bersih” berbagai praktik ketidakberesan dalam penyelenggaraan haji. Namun, ia mengakui langkah tersebut tidak mudah.
“Para pemain di sektor ini sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Reformasi pasti menghadapi resistensi. Tapi tetap harus dilakukan,” ujarnya.
Muhadjir mendorong agar proses rekrutmen dalam penyelenggaraan haji dilakukan secara terbuka dan transparan guna meminimalisasi praktik-praktik yang tidak sehat.
Digitalisasi dan Tantangan bagi KBIH
Ke depan, Muhadjir mengungkapkan bahwa visa umrah akan semakin terbuka dengan sistem serba digital dan pelayanan yang lebih cepat. Transformasi digital ini menuntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
Ia secara khusus meminta KBIH Muhammadiyah untuk segera meningkatkan tata kelola organisasi dan profesionalitas layanan.
“Kalau semua sudah digital dan cepat, KBIH harus adaptif. Jangan sampai tertinggal,” pesannya.
Muhammadiyah sendiri, lanjutnya, telah menyatakan komitmen mendukung pembenahan tata kelola haji yang lebih bersih dan profesional.
Salah satu gagasan strategis yang disampaikan Muhadjir adalah pelaksanaan penyembelihan dam di Indonesia. Ia menyebut, Pemerintah Arab Saudi juga menyambut baik gagasan tersebut.
Jika direalisasikan, sekitar 220 ribu kambing akan disembelih di Indonesia setiap musim haji. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi distribusi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi peternak dalam negeri.
Muhadjir juga memaparkan rencana pemerintah melalui Danantara untuk membeli dua tower di Arab Saudi yang mampu menampung sekitar 2.600 jamaah haji Indonesia. Ia mencontohkan sejumlah negara lain yang telah memiliki lahan hingga empat hektare di Arab Saudi sebagai basis pelayanan jamaahnya.
Konsep “Kampung Haji” menjadi salah satu visi jangka panjang yang ingin diwujudkan, yakni kawasan terintegrasi untuk jamaah Indonesia.
Tak hanya itu, biro perjalanan Indonesia juga didorong memiliki gerai usaha di Arab Saudi sejak sekarang. Produk-produk Indonesia, menurut Muhadjir, tidak hanya menyasar jamaah Indonesia, tetapi juga warga negara lain.
“Muhammadiyah sudah mulai menjajaki MoU. Saya minta Pak Ziyad (ketua LPHU PP Muhammadiyah Muhammadiyah Ziyad, red) segera memikirkan skema bisnisnya. Mungkin Jawa Timur bisa mempelopori,” ujarnya.
Muhadjir berharap setiap barang yang dibawa jamaah dari Indonesia memiliki nilai tambah ekonomi dan membuka pasar yang lebih luas.
Memperpendek Masa Tinggal Jamaah
Persoalan lamanya masa tinggal jamaah haji Indonesia juga menjadi sorotan. Selama ini, jamaah bisa berada di Arab Saudi hingga 42 hari, terutama karena antrean kepulangan pesawat.
Muhadjir mengungkapkan adanya upaya penambahan slot penerbangan dari 17 menjadi 27 slot. Jika terealisasi, masa tinggal jamaah dapat dipersingkat menjadi 35 hari, bahkan berpotensi hingga 30 hari.
“Problem kita terlalu lama di sana. Mudah-mudahan penambahan slot ini bisa diwujudkan,” harapnya.
Dia juga menyinggung perubahan dinamika di Arab Saudi. Dahulu, jamaah umrah baru datang dua bulan setelah musim haji.
Kini, bahkan sebelum seluruh jamaah haji pulang, jamaah umrah sudah mulai berdatangan ke Jeddah. Kondisi ini membuat biaya dan pengaturan penerbangan menjadi lebih kompleks.
Muhadjir secara khusus mendorong Jawa Timur untuk menjadi pelopor, termasuk dalam wacana pembelian hotel guna memperkuat posisi tawar Indonesia dalam penyelenggaraan haji.
Dia menegaskan, orientasi pengelolaan haji ke depan tidak boleh hanya berfokus pada jumlah jamaah, tetapi juga pada kualitas pelayanan, efisiensi biaya, serta dampak ekonomi yang lebih luas bagi bangsa.
Rapat koordinasi LPHU PWM Jawa Timur ini pun menjadi momentum penting bagi Muhammadiyah untuk mengambil peran strategis dalam reformasi tata kelola haji nasional—tidak sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai mitra kritis dan pelopor inovasi.
0 Tanggapan
Empty Comments