Gelombang demonstrasi menolak kebijakan DPR RI terkait kenaikan gaji anggota dewan hingga Rp3 juta per hari terus meluas di berbagai daerah. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah aparat kepolisian membubarkan massa dengan tindakan represif.
Bentrokan tidak terhindarkan, bahkan menelan korban jiwa. Salah satunya adalah Affan Kurniawan, pemuda yang berprofesi sebagai driver ojek online (ojol) gugur saat menyuarakan aspirasi rakyat.
Ahmad Suryono SH MH, akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, menilai konflik tersebut berawal dari sikap minim empati DPR. Menurutnya, kebijakan kenaikan gaji di tengah kondisi masyarakat yang sulit justru memicu amarah publik. Ia menegaskan DPR seharusnya mampu membaca situasi dan bersikap arif dengan membatalkan kebijakan tersebut sejak awal.
Selain itu, Ahmad menyoroti langkah kepolisian yang dinilai bertindak di luar mandat undang-undang. Polri, katanya, seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dengan menerapkan pola pengamanan unjuk rasa yang humanis, bukan represif. Ia menilai cara aparat menghadapi demonstrasi rakyat saat ini justru memperkeruh keadaan dan memperlebar jarak antara negara dan warganya.
Terkait meninggalnya Affan Kurniawan, ia mendesak investigasi dilakukan secara serius dan tidak berhenti pada pemeriksaan internal semata. Kehadiran lembaga eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM, menurutnya, sangat penting untuk memastikan transparansi. Dengan begitu, publik tidak melihat proses hukum ini sekadar formalitas.
Dekan Fakultas Hukum itu juga mendorong reformasi menyeluruh terhadap Polri, mulai dari konsep, visi, hingga aspek operasional. Kedudukan Polri, katanya, harus kembali ditegaskan sebagai instrumen civil society yang berfungsi mengayomi masyarakat, bukan sekadar alat represi kekuasaan.
“Arahkan kekecewaan kita pada agenda pengawalan reformasi partai politik. Oligarki partai inilah yang melahirkan anggota DPR tidak pro rakyat, tetapi pro pemodal,” tegasnya.
Sebagai penutup, Ahmad Suryono berpesan agar masyarakat tetap berpikir jernih dan objektif dalam menyikapi situasi panas ini. Ia menegaskan Kapolri memiliki tanggung jawab etik atas meninggalnya Affan Kurniawan, sementara rakyat perlu terus mengawal reformasi politik dan penegakan hukum demi masa depan demokrasi yang lebih sehat.
Upaya memperbaiki kualitas demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan aktif masyarakat sipil. Menurutnya, gerakan rakyat, media, hingga lembaga independen memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak pada keadilan.
Hanya dengan adanya kontrol publik yang kuat, lanjutnya, DPR dan Polri dapat menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat, bukan berubah menjadi alat kekuasaan yang menekan rakyat. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments