Isu yang menyebut Indonesia sebagai negara dengan penduduk miskin terbanyak kedua di dunia kembali ramai diperbincangkan dan memicu kegaduhan publik.
Namun, pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Arin Setyowati menilai narasi tersebut kerap menyesatkan karena mengabaikan perbedaan mendasar dalam standar dan metode pengukuran kemiskinan yang digunakan, baik secara nasional maupun global.
“Yang perlu dipahami, angka kemiskinan itu bergantung pada metode pengukurannya. Ketika standar nasional dan internasional dicampur tanpa penjelasan, hasilnya bisa menyesatkan,” ujarnya, Sabtu 24/1/2026).
Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa.
Data tersebut menjadi rujukan resmi pemerintah dalam menyusun anggaran, menentukan penerima bantuan sosial, hingga mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan.
Namun, angka tersebut berbeda ketika menggunakan pendekatan internasional dari Bank Dunia berbasis purchasing power parity (PPP).
Untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, Bank Dunia menetapkan ambang kemiskinan yang lebih tinggi. Akibatnya, sekitar 68 persen penduduk dinilai berada di bawah garis kemiskinan versi standar global.
“Ini bukan berarti mayoritas masyarakat miskin ekstrem, melainkan standar kelayakan hidupnya yang dinaikkan. Jadi konteksnya berbeda,” jelas Arin.
Menurut dia, kedua data tersebut sama-sama benar karena menjawab pertanyaan berbeda. BPS mengukur kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sesuai harga dan pola konsumsi domestik.
Sedangkan Bank Dunia membandingkan kualitas hidup antarnegara dengan standar global.
Arin menilai perdebatan angka sering kali menutup realitas yang lebih kompleks. Kemiskinan, katanya, bukan sekadar soal pendapatan rendah, tetapi juga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan bermutu, dan pekerjaan yang layak.
Dia mencontohkan prevalensi stunting yang masih berada di angka sekitar 21,5 persen pada 2023. Artinya, satu dari lima balita Indonesia masih mengalami gangguan tumbuh kembang akibat persoalan gizi dan daya tahan ekonomi keluarga.
“Ini alarm bahwa meskipun statistik kemiskinan turun, kualitas hidup sebagian masyarakat masih rentan,” tegasnya.
Selain itu, kemiskinan juga diperparah oleh ketimpangan distribusi kekayaan. Konsentrasi ekonomi yang menumpuk pada kelompok kecil membuat mobilitas sosial semakin sulit.
Anak dari keluarga miskin cenderung mengakses pendidikan berkualitas rendah, memiliki kondisi kesehatan lebih buruk, dan peluang kerja yang terbatas.
“Di sinilah kemiskinan berubah dari sekadar angka menjadi lingkaran setan antargenerasi,” katanya.
Arin mengingatkan agar publik tidak terjebak pada sensasi peringkat global. Standar internasional seharusnya menjadi cermin untuk mengevaluasi kualitas hidup, sementara standar nasional membantu memastikan kebijakan tepat sasaran.
“Peringkat bisa menipu, tetapi kemiskinan nyata adanya. Ia punya wajah, alamat, dan cerita. Tugas kita bukan memenangkan debat angka, melainkan memastikan kualitas hidup masyarakat benar-benar membaik,” pungkasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments